Pemerintah Diimbau Revisi Kebijakan Energi

PEMERINTAH diminta mengubah PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pasalnya, pada peraturan itu dinyatakan secara nasional nuklir merupakan pilihan terakhir menyangkut masalah energi. Padahal, nuklir bisa jadi solusi jangka panjang untuk pembangkitan listrik. "PP ini harus direvisi dengan menghapus statement yang menyatakan nuklir sebagai opsi terakhir. Dilihat dari proyeksi Energi Mix KEN 2015, nuklir tahun 2025 masih nol. Dengan angka logis, kalau terjadi perubahan di PP itu kira-kira nuklir 2%. Namun dengan catatan, akan dibangun 3 Gw (gigawatt) nuklir sebagaimana program Batan," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Arnold Sortrisnanto pada acara temu media yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) dan Himni bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Acara tersebut membahas PLTN sebagai solusi tepat krisis listrik jangka panjang, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, energi nuklir sebagai bauran energi nasional bisa menjamin keamanan pasokan. Jadi, semakin cepat PLTN dibangun di Indonesia akan semakin baik dampaknya bagi pembangunan. Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Himni Markus Wauran mengungkapkan sejumlah negara maju berlomba-lomba membangun PLTN. "Negara maju berlomba-lomba bikin PLTN, sementara di Tanah Air masih dalam perdebatan," ujar Markus. Bahkan, jelasnya, Amerika Serikat punya 100 PLTN, sekarang lagi membangun lima PLTN. Rusia, saat ini memiliki 33 PLTN dan sedang membangun 11 PLTN baru. "Tiongkok juga memiliki 27 PLTN yang beroperasi dan sedang membangun 23 unit lagi." Padahal, di negara-negara itu juga banyak kandungan minyak bumi dan gas.

Sulit dicapai
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Wisnubroto mengatakan PLTN merupakan jalan keluar jangka panjang dari permasalahan listrik. "Tenaga kerja kita telah memiliki kemampuan dalam mengelola PLTN. Bahkan, Korea pun belajar sama kita," jelas Djarot. Bahkan, ia mengungkapkan program pemerintah menyediakan energi lsitrik sebesar 35.000 Mw pada 2025 akan sulit dicapai. Alasannya karena PLN hanya menyanggupi 10.000 Mw, sedangkan sisanya 25.000 Mw akan diserahkan kepada swasta. "PLTN adalah satu-satunya teknologi pembangkit listrik yang sudah memproses limbahnya dan memperhitungkan dalam keekonomiannya (harga listriknya). Namun, perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terutama di kalangan elite masih menjadi kendala besar PLTN." Menurutnya, kendala PLTN di Indonesia bukan pada persoalan teknis, melainkan masalah politis. Namun belakangan, katanya, Menteri ESDM, Menristek Dikti, dan Kepala Bappenas sudah setuju dengan pembangunan PLTN.