Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI virus korona atau covid-19 memperdalam ketidaksetaraan terhadap perempuan.
Jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses program keluarga berencana, kehamilan yang tidak diinginkan, dan kekerasan berbasis gender diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Baca juga: PP Muhammadiyah Dorong Pemuda Putus Mata Rantai Covid-19
Hal itu adalah data yang dirilis oleh badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB, United Nations Population Fund (UNFPA), dalam keterangan yang diterima Media Indonesia.
Berdasarkan penelitian UNFPA, pandemi korona telah menciptakan jurang ketidaksetaraan gender itu karena sistem kesehatan kelebihan beban, fasilitas tutup atau hanya menyediakan layanan untuk perempuan dan anak perempuan makin terbatas, dan banyak yang memilih untuk melewatkan pemeriksaan medis penting karena takut tertular.
Baca juga: Angka Kelahiran Bayi Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Terancam
Gangguan rantai pasokan global juga dapat menyebabkan kekurangan kontrasepsi yang signifikan dan kekerasan berbasis gender diperkirakan akan meningkat karena perempuan terperangkap di rumah untuk waktu yang lama.
"Data ini menunjukkan dampak bencana covid-19 dapat segera berpengaruh terhadap perempuan dan anak perempuan secara global. Pandemi ini memperdalam ketidaksetaraan dan jutaan perempuan dan anak perempuan sekarang berisiko kehilangan kemampuan untuk merencanakan keluarga dan melindungi tubuh dan kesehatan mereka," kata Direktur Eksekutif UNFPA Natalia Kanem.
Baca juga: DPR Dorong Keterwakilan Perempuan di Eselon 1 Kemendikbud
Dia menegaskan, kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan harus dilindungi dengan segala cara. "Layanan harus dilanjutkan, persediaan harus dikirimkan, dan yang rentan harus dilindungi dan didukung."
Berikut adalah temuan riset UNFPA.
47 juta wanita di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah mungkin tidak dapat mengakses kontrasepsi modern dan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan diperkirakan terjadi jika lockdown berlangsung selama 6 bulan dan ada gangguan besar pada layanan kesehatan. Untuk setiap 3 bulan penguncian terus berlanjut, akan ada 2 juta wanita tidak dapat menggunakan kontrasepsi modern.
31 juta kasus tambahan kekerasan berbasis gender diperkirakan terjadi jika lockdown berlanjut selama 6 bulan. Untuk setiap 3 bulan lockdown, diperkirakan ada 15 juta kasus tambahan kekerasan berbasis gender.
Terganggunya program mencegah mutilasi genital perempuan karena pandemi korona, sebanyak 2 juta kasus mutilasi genital perempuan berpotensi terjadi selama dekade berikutnya.
Covid-19 akan mengganggu upaya mengakhiri pernikahan anak. Diperkirakan sebanyak 13 juta pernikahan anak yang terjadi antara 2020 dan 2030. (X-15)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Untuk pemilihan umum, seleksi kandidat dilakukan oleh sekelompok kecil yang kebanyakan laki-laki.
Perempuan masih rentan dalam kasus-kasus kekerasan yang acap kali berujung pembunuhan.
Menurut laporan tersebut, meskipun persentase wanita yang menempati level manajemen senior secara global meningkat menjadi 33,5% selama dua dekade, namun lajunya relatif lambat.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Peranan pemerintah sangat penting untuk menekan adanya kesenjangan gender di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tidak diskriminatif dan adil.
Sunat perempuan yakni praktik pemotongan pembukaan genetalia perempuan (P2GP) atau khitan alat kelamin pada bayi perempuan tanpa memandang kelas sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved