Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri menuturkan aksi Mayday atau Peringatan Hari Buruh 2020 dinyatakan batal oleh seluruh elemen Serikat Buruh dan Pekerja serentak di Indonesia, termasuk di Jakarta.
Hal itu berdasarkan pernyataan resmi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nea Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Taufan menjelaskan alasan dibatalkan aksi Mayday itu karena ada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lalu masih terjadinya wabah virus korona, imbauan Kapolri soal pelarangan melakukan aktivitas politik, menghormati bulan suci ramadhan, dan lainnya.
Baca juga: Rayakan Hari Buruh, FSPMI Gelar Aksi Virtual
"Pengganti Aksi Mayday ialah acara bakti sosial seperti pembagian sembako atau bantuan sosial bagi buruh atau pekerja yang terdampak WFH atau PSBB," jelas Taufan dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).
Dengan dibatalkannya Aksi Mayday, Taufan mengatakan, pihak serikat buruh atau pekerja akan memasang Spanduk di beberapa lokasi Perusahaan/Pabrik terutama di Gedung DPR MPR RI dengan seizin pihak Kepolisan.
Mereka menuntut soal Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), Tolak PHK, dan Tolak Pemotongan THR.
"Dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta dapat memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan PSBB untuk memutus mata rantai penularan wabah virus korona," pungkas Taufan. (OL-1)
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved