Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH terus berupaya membuat kebijakan untuk meringankan beban masyarakat sebagai dampak covid-19. Langkah pemerintah dengan memberikan Kartu Prakerja diapresiasi oleh kalangan anggota dewan.
"Saya kira kita tidak perlu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap kebijakan Pemerintah Jokowi tentang Kartu Prakerja ini," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili, Rabu (29/5) malam.
Ace Hasan Syadzili menjelaskan, Pemerintah harus diberi kesempatan untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
"Saya yakin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi dalam menangani covid-19 dan dampak sosial-ekonomi telah melalui kajian yang mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ace.
Ace menekankan, faktanya Kartu Prakerja ini mendapatkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring (dalam jaringan) untuk Kartu Prakerja ini.
"Ini tandanya bahwa keberadaan kartu prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemic covid-19," terang Ace.
Apalagi kemungkinan adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah hampir terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut, harus dicarikan solusi untuk mengatasinya. Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK.
Selain peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif dari Pemerintah, mereka juga akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring.
"Kenapa daring? Karena tidak mungkin pada saat pandemic covid-19 ini peserta kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional. Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut," sebut Ace.
Baca juga: Peserta Kartu Prakerja Dinilai hanya Incar Uang Insentif
Terkait vendor platform daring, Ace menjelaskan, Pemerintah sudah menyatakan bahwa mekanisme penentuannya sudah dilakukan secara terbuka.
Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak. Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja.
Beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka.
"Saya setuju bahwa setiap program Pemerintah, apapun programnya termasuk Program Kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak covid-19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," Ace menjabarkan.
Ace juga menyerukan kepada sesama pendukung Pemerintah untuk bersatu mengawal program penanganan covid-19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020.
"Saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi ini telah melalui kajian berbagai prespektif, termasuk aspek hukumnya. Dan kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk merespon langkah yang cepat dan tanggap dalam upaya melawan covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat," terang Ace. (A-2)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan angka PHK yang terjadi tiga kali lipat lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yakni 80 ribu orang.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
UNILEVER berencana mengurangi sepertiga dari karyawannya di Eropa pada akhir 2025. Hal ini terjadi setelah diumumkan pada Maret bahwa raksasa barang konsumen tersebut akan memangkas biaya.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved