Penyajian Informasi Covid-19 kepada Publik Jadi Tantangan

PEMERINTAH mengakui untuk menyajikan informasi yang transparan terkait Covid-19 merupakan satu tantangan tersendiri. Pasalnya, banyak informasi simpang-siur beredar di masyarakat luas terkait isu virus novel korona (Covid 19). 

Hal itu kemudian menimbulkan spekulasi dan tumbuh rasa tidak percaya masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah.

"Di tengah keresahan masyarakat khususnya masyarakat yang banyak menganggap tidak percaya dengan apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu menjadi challenging bagi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Dany Amrul Ichdan di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Dany mengakui, negara lain yang juga terdampak Covid-19 seperti Singapura, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, memiliki arus informasi yang lebih transparan dibanding Indonesia. Dirinya menjelaskan, negara-negara lain memang secara spesifik menyebutkan cluster, lokasi, dan informasi mengenai penyebaran Covid-19. 

Berbeda dengan Indonesia yang hanya menyebutkan jumlah saja tanpa spesifik menunjuk lokasi maupun cluster tertentu.

Akan tetapi, hal itu bukan tanpa alasan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dany menyebut, pihaknya harus realistis dalam melihat karakteristik masyarakat Indonesia yang sering kali mudah panik, dan transparansi informasi justru dinilainya malah menimbulkan efek domino.

"Sebagai contoh pada waktu itu baru diumumkan dua pasien positif, langsung terjadi panic buying yang cukup besar, sehingga pemeritah harus menjaga stabilisasi di pasar. Kemudian juga indeks harga saham gabungan kita itu sudah merosot tajam," ujarnya.

Baca juga: Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Perluas Akses Informasi Korona

Dany menilai, masyarakat memang membutuhkan informasi yang transparan. Untuk menyiasatinya, ke depan pihaknya akan membuat strategi komunikasi baru dengan menampilkan visual sebagai bukti bagi masyarakat. Hal itu bertujuan agar membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengedukasi, serta mengurangi kabar hoaks yang beredar.

"Kita gak bisa hanya mengandalkan narasi dan retorika. Kita harus buat visualsiasi yang benar. Beberapa waktu lalu kota mengusulkan ke Presiden bagaimana kondisi sekarang dan penanganannya ke depan. Masyarakat perlu visualisasi, perlu keyakinan dalam kerangka data. Komunikasi publik musti dihandle sebaik-baiknya dengan angka yang jelas," tuturnya.

Dirinya juga meyakini, pemerintah telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat sesuai dengan kaidah WHO. Ia memastikan, yang dilakukan di Indonesia sama dengan di negara lainnya.

"Kenapa kita enggak coba pikir positif tentang apa yang dipakukan pemerintah saat ini? Selama ini kita selalu lakukan upaya on the track seperti yang dikatakan WHO," tandasnya. (A-2)