Dikti Tunggu Kecurangan UN Diumumkan

MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyatakan belum ada kepastian hasil ujian nasional (UN) bakal tetap jadi bahan pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Pihaknya saat ini masih menunggu laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Dikti tidak memantau langsung terkait UN, kami tunggu laporan dari Kemendikbud. Saya kasih deadline, tanggal 2 Mei, kalau ternyata ada kecurangan UN itu masif, mungkin bisa batal jadi syarat pertimbangan SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri)," ujar Nasir di Jakarta, kemarin.

Akan tetapi, lanjutnya, jika kecurangan UN hanya terjadi di beberapa daerah atau persentasenya tidak terlalu besar (berkisar 1%), UN tetap jadi bahan pertimbangan yang diikutsertakan dalam proses SNMPTN. SNMPTN merupakan seleksi masuk PTN yang mempertimbangkan nilai rapor dan prestasi siswa serta nilai UN. Menurut rencana, pengumuman SNMPTN akan dilakukan pada 9 Mei mendatang. Adapun hasil UN diumumkan sebelum pengumuman SNMPTN. Nasir menyatakan kebijakan yang diambil itu agar ada keadilan pada siswa yang sudah jujur dan sungguh-sungguh mengerjakan soal-soal UN.

"Jangan sampai yang jujur ini malah dikalahkan dengan yang curang," tandasnya. Untuk itu, Nasir meminta Kemendikbud segera mengecek kebenaran terkait indikasi kebocoran soal UN. Pasalnya, ia ingin melihat sudah sejauh mana kecurangan UN dilakukan agar pihaknya bisa langsung mengambil sikap sebelum pengumuman SNMPTN pada 9 Mei. Secara terpisah, Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Kemendikbud Nizam menyatakan hasil analisis untuk kasus kebocoran UN di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tuntas. Hasilnya, tidak dijumpai anomali rerata nilai sekolah serta indeks integritas pelaksanaan UN tetap tinggi. "Artinya, UN untuk Yogyakarta tidak diulang. Adapun terkait kebocoran UN melalui Google Drive di Nanggroe Aceh Darussalam, belum masuk semua datanya, lantaran ada 23 kabupaten dan kota yang jaraknya berjauhan," pungkas Nizam.