Terapkan KTR, Siswa-Guru Didorong Berani Komitmen Setop Merokok

GUNA mengefektifkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) khususnya di lingkungan pendidikan, para guru dan siswa didorong berani berkomitmen setop merokok yang dapat memberi contoh pada publik.

Hal itu ditegaskan Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto.pada acara Pusat Kajian Gizi Regional (PKGR) UI atau SEAMEO–RECFON (Southeast Asian Ministers of Education Regional Centre for Food and Nutrition).

"Sebaiknya dapat didorong dan digalakkan penerapan KTR di sekolah seperti memberikan sertifikat bagi anak-anak atau siswa yang tidak merokok. Mereka yang pada jenjang SD, SMP serta SMA sederajat didorong mampu dan berani berkomitmen tidak merokok atau setop.merokok. Tentu hal ini juga dapat diterapkan pula bagi para guru," kata Agus.

SEAMEO-RECFON menelurkan dua policy brief atau usulan kebijakan berupa “Percepatan Penanganan Stunting dengan Pemanfaaatan Pajak dan Cukai Rokok” dan “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Melalui Pengendalian Tembakau dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Sekolah di Jakarta/

Menurut Agus Suprapto dalam penerapan KTR, akan kurang bermakna jika pihak terkait di dalamnya tidak dipaksa untuk tidak merokok.

Baca juga : Lakpesdam PBNU Siap Kawal Aturan Produk Tembakau Alternatif

Ia menjelaskan, dengan adanya sertifikat bagi siswa tidak merokok akan menjadi acuan bagi para orang tua bahwa anak-anak mereka mampu menjadi orang yang bukan perokok.

Kemeko PMK yang membawahi 7 Kementerian/Lemvaga pun akan mensinergikan KTR pada K/L di bawahnya.

"Jadi kita tidak lagi membahas di tataran normatif namun mewujudkan bersama sejumlah langkah-langkah kongkrit," tegasnya.

Peneliti SEAMEO-REFCON, Grace Wangge memaparkan, berdasarkan data dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI (PKJS UI), anak dari keluarga perokok terbukti 5,4 kali lebih rentan mengalami stunting dibanding anak dari keluarga tanpa rokok.

Untuk itu, ia.mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait kenaikan cukai rokok sebesar rata-rata 23% pada 1 Januari 2020.

Namun, ia berharap alokasi cukai rokok di bidang kesehatan perlu dikawal, khususnya pengalokasian pajak rokok dan DBHCHT untuk kesehatan, yang hingga kini belum diimplementasikan secara maksimal dalam program pencegahan dan promosi penanganan stunting.

Grace.pun merekomendasikan sejumlah kebijakan. Pertama, mengintegrasikan materi mengenai bahaya tembakau dan rokok bagi kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum pendidikan anak sekolah sedini mungkin, selambat-lambatnya mulai pada level sekolah menengah tingkat pertama.

Kedua, upaya pengendalian tembakau dan penerapan KTR di sekolah dijadikan salah satu indikator kinerja dinas terkait, guru, dan kepala sekolah serta dilakukan evaluasi secara periodik.

Ketiga, upaya perbaikan gizi anak sekolah, terutama di daerah yang mempunyai angka prevalensi keluarga dengan perokok yang tinggi.

Keempat membuat kebijakan mengenai pendidikan orangtua (parenting) tentang akibat rokok bagi kesehatan dan kesejahteraan anak. Salah satunya melalui pertemuan orang tua murid dengan guru di sekolah untuk memberikan orientasi kepada orang tua mengenai dampak merokok terhadap kesehatan anak.

“Data di lapangan menunjukkan bahwa 32,1% anak sekolah (rentang usia 10-18 tahun) di Indonesia pernah mengonsumsi produk tembakau. Pihak Sekolah juga perlu menyadari bahwa terdapat hubungan erat antara prestasi belajar anak dengan pola konsumsi keluarga perokok," ujar Grace.

Salah satu aspek yang erat kaitannya dengan peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah adalah peningkatan pengetahuan siswa dan pencegahan menjadi perokok.

Belanja bahan makanan pada rumah tangga perokok lebih rendah dibandingkan rumah tangga non-perokok. Hal ini menyebabkan berkurangnya asupan makanan bergizi dalam keluarga dan akhirnya berimbas pada kemampuan anak untuk berkonsentrasi pada pelajaran sekolah.

Baca juga : Kajian Ilmiah Diperlukan untuk Telaah Produk Tembakau Alternatif

Saat ini, upaya pengendalian tembakau di sekolah diatur dalam PP 109/2012 dan Permendikbud 64/2015, namun, pelaksanaan kedua peraturan tersebut di sekolah masih belum optimal.

Direktur PKGR UI/SEAMEO – RECFON Muchtaruddin Mansyur menambahkan, adanya kebiasaan orang tua merokok di rumah juga mendorong anak merokok.

Menurutnya, perilaku merokok dalam keluarga terbukti memengaruhi kesehatan dan status gizi anak, tidak hanya pada anak usia sekolah juga balita.

SEAMEO RECFON mendorong adanya upaya perbaikan gizi anak sekolah, terutama di daerah yang mempunyai angka prevalensi keluarga dengan perokok yang tinggi.

SEAMEO RECFON juga mendorong pemerintah membuat kebijakan mengenai pendidikan orangtua mengenai akibat rokok bagi kesehatan dan kesejahteraan anak.(RO/OL-7)