Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas dalam postur anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial pada tahun ini. Linjamsos mengalokasikan 98,62% dari total anggaran Rp 31,38 triliun.
Direktur Jenderal Linjamsos Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengungkapkan tujuan PKH bukan hanya perbaikan akses, namun juga upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
"Jadi selama ini PKH dikenal mengurangi beban dan perbaikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan. Di era sekarang arahannya sudah diupayakan agar ada peningkatan pendapatan," ujar Harry dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/2).
Sasaran program PKH dibagi dalam lima kategori, yakni ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, disabilitas berat dan lansia. Pada 2020, jumlah penerima PKH mencakup ibu hamil sebanyak 137 ribu orang dengan maksimal 2 kali kehamilan, anak usia dini sebanyak 3,15 juta orang, anak sekolah sebanyak 12,71 juta orang, disabilitas berat sebanyak 105 ribu orang, dan lansia sebanyak 1,03 juta orang.
Baca juga: Ratusan Ribu Penerima PKH Mundur Karena Sudah Mampu
"Secara teknis dalam program Linjamsos 2020 ini kami memusatkan dampak dari PKH untuk bisa berkontribusi dalam penurunan angka gizi buruk dan stunting," jelas Harry.
"Salah satunya, meningkatkan indeks untuk komponen bantuan kepada ibu hamil dan anak usia dini," imbuhnya.
Harry juga menekankan program PKH tahun ini diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. "Orientasi ke depan sudah tentu membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan komprehensif dan juga melaksanakan reformasi birokrasi," pungkasnya.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, berharap program PKH bisa tepat sasaran. "Terkadang yang sudah tidak miskin, masih menerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Saya kemarin di Ponorogo melihat ada yang pakai gelang, pakai handphone, tapi datanya ada. Jadi saya mohon nanti dari verifikasi data yang update bisa disetorkan," kritik Ina.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved