Setop Perkawinan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Puspayoga mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada 2024. Hal itu disampaikan Bintang Puspayoga dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak Bisa Ditunda.

"Perkawinan anak berdampak luas, antara lain meningkatnya risiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan, serta ketidaksiapan mental membangun rumah tangga," terang Bintang dalam keterangan resmi, Selasa (4/2).

Perkawinan anak, lanjut Bintang, dapat memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian sehingga perkawinan anak dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sebuah kebijakan yang strategis, implementatif, dan tepat sasaran dibutuhkan untuk mencapai target pemerintah mengenai permasalahan ini.

Kebijakan strategis tertuang dalam Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang diluncurkan menyatakan bahwa isu perkawinan anak ialah isu mendesak yang harus segera diselesaikan.

"Presiden telah memberikan mandat pencegahan perkawinan anak pada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Suharso.

Suharso menambahkan, hal itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas.

Dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, usia pernikahan dibatasi minimal 19 tahun. Namun, faktanya, jumlah kasus pernikahan anak di Indonesia masih tinggi.

Dengan menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS, tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 1,2 juta kasus. Karena itu, pencegahan perkawinan anak tak dapat ditunda lagi.

Kelola data

Bintang mengapresiasi inisiatif dari Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mengumpulkan, mengolah, dan menerbitkan data perkawinan anak di Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.

"Data itu sangat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan," jelas Bintang.

BPS diharapkan juga dapat menghasilkan data di tingkat kabupaten/kota agar dapat menjadi bahan masukan terkait upaya-upaya intervensi pelayanan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Bintang berharap penerbitan dokumen Stranas PPA akan mendorong pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

"Pekerjaan rumah kita selanjutnya ialah mengubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak. Perlu saya garis bawahi bahwa hanya dengan sinergi dan kerja bersama, praktik-praktik perkawinan anak dapat kita percepat penghapusannya secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif," pungkasnya. (H-3)