Menkominfo Minta Kisruh TVRI tak Ganggu Kepentingan Publik

KISRUH yang melanda tubuh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) akibat dicopotnya Helmy Yahya sebagai direktur utama diharapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate tak sampai membebani manajemen dan operasional TVRI sebagai televisi nasional.

"Helmy Yahya kan satu orang. Jangan sampai menganggu kepentingan operasional dan manajemen TVRI sebagai lembaga penyiaran publik," kata Jhonny kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).

Johnny menegaskan, Kemenkominfo tidak memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan dewan pengawas dan direksi TVRI.

Merujuk pada UU Penyiaran dan PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengatasi konflik di stasiun televisi nasional tersebut adalah Komisi I DPR RI.

Sebelumnya, kata Jhonny, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya mediasi untuk direksi dan dewan pengawas.

Baca juga : Karyawan TVRI Bantah Ajukan Mosi tidak Percaya terhadap Dewas

"Kalau sudah diberhentikan, mau mediasi seperti apa ? Kalau kita mau minta dicabut lagi suratnya, kalau dulu diperingatkan saja gak bisa, masing-masing bertahan dengan argumennya, kita harus realistis, yang terpenting semuanya sudah dilakukan sesuai tahapan," tuturnya.

Ke depan, dirinya berharap direksi dan manajemen TVRI dapat bekerja sesuai dengan amanat UUD penyiaran, tidak hanya mementingkan profit.

Lebih jauh, TVRI harus menjadi televisi yang memanifestasikan kepentingan rakyat tanpa mementingkan persaingan dengan televisi swasta.

"Kalau mau TVRI sebagai lembaga profit, ya ubah aturannya. Aturan yang memayungi TVRI harus diperbaharui. Kewenangan mengubah UU itu pemerintah dan DPR. Yang jelas, sekarang TVRI harus berbenah," ucapnya.

"TVRI kan dibiayai oleh negara melalui APBN. Itu kan bukan profit institusi mencari laba, tapi harus mentransmisikan kepentingan bangsa. Bukan hanya mengedepankan persaingan dengan televisi lain," tandasnya. (OL-7)