Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 207.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia pada 2019. Jumlah luasan itu meningkat sepuluh kali lipat dari realisasi program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23.000 hektare.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan dirinya mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo pada 2020. Jokowi bahkan meminta dirinya intensif mengerahkan upaya pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
"Saya ingin tegaskan di 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Bapak Presiden menegaskan secara khusus bahwa RHL harus berlipat-lipat untuk pemulihan lingkungan," kata Menteri Siti dalam Rapat Kerja Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai 2020 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan, kemarin.
Siti menyebut RHL sebelumnya hanya sekitar 23.000 ha atau 25.000 ha per tahun, baik di dalam maupun luar kawasan hutan, melalui restorasi ekosistem gambut, pemulihan up land bencana tanah longsor dan banjir, serta pemulihan kebakaran hutan dan lahan.
"Dengan situasi yang sekarang dan kita harus antisipasi pada Januari ini, maka segala daya upaya dan energi termasuk PP 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pascatambang itu harus diintensifkan," sebutnya.
Dalam rapat kerja teknisi RHL DAS se-Indonesia itu, Siti meminta seluruh kepala UPT DAS memberi penjelasan tentang masalah yang ada di kawasan masing-masing sehingga upaya pemulihan lingkungan bisa dilakukan secara sinergi dan maksimal.
Pada bagan lain, Sekretaris Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Yulianto Joko Putranto menyatakan Kementerian LHK sudah memetakan daerah-daerah mana yang akan ditanami vetiver, terutama di daerah yang mengalami tanah longsor di Banten dan Jawa Barat.
"Kita memetakan, lahan di Banten akan banyak ditanam vetiver karena memang setelah longsor tanahnya terkupas. Banyak tebing-tebing yang muncul setelah terjadi longsor dan itulah yang akan kita tanami vetiver," papar Yulianto.
Wilayah Lebak di Banten dan Sukajaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami banjir bandang dan tanah longsor setelah hujan tidak berhenti mengguyur Jabodetabek di awal 2020. Bencana itu menelan 62 korban jiwa, dengan perincian 20 di Banten, 26 di Jabar, dan 16 di DKI Jakarta. (Fer/Ant/X-6)
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
UPAYA perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di DI Yogyakarta, termasuk di kawasan penyangga Kawasan Penyangga Gunung Merapi.
KLHK mendukung target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi percontohan (showcase) keberhasilan program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia.
meggelar Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Gedung Maggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Salah satu sisi gedung itu disulap bak pasar tradisional yang menjual buah dan sayur.
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Sanksi administratif tersebut mulai dari teguran tertulis, pembekuan PPKH hingga akhirnya pencabutan PPKH.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved