Pengusiran Warga Ahmadiyah Bangka Jangan Sampai Terjadi

WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menegaskkan rencana pengusiran warga Ahmadiyah di Kabupaten Bangka pada 5 Februari mendatang tidak boleh terjadi. Untuk itu diperlukan sikap tegas dari berbagai pihak yakni Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, dan DPRD Kabupaten Bangka.

Menurut Bonar, jika pengusiran tersebut sampai menjadi kenyataan, maka hal itu akan menjadi preseden bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. "Daerah lain bisa mencontoh apabila memiliki persoalan. Pemda harusnya melindungi warganya,” ujar Bonar di Jakarta, Rabu (3/2).

Bonar memgapresiasi sikap Mendagri yang telah meminta Bupati Bangka Tarmizi untuk mencabut surat pengusiran, namun dengan ngototnya Bupati Bangka dengan tidak melaksanakan perintah itu, Bonar berpendapat perlunya tekanan dari berbagai pihak khususnya Gubernur dan DPRD Kabupaten Bangka.

Gubernur, kata dia, bisa melakukan pengawasan terhadap Kabupaten yang tidak melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda. Dalam hal ini, Bonar berpandangan jika Gubernur mempunyai mencabut surat Bupati Bangka yang intoleran tersebut.

Lebih lanjut, DPRD juga harus menjalankan fungsi pengawasannya kepada Bupati Bangka yang tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai UU Pemda. Menurutnya, Bupati dalam kebijakannya harus berdiri di atas semua golongan, bahkan hal itu telah diatur dalam pasal 76 huruf b UU Pemda, kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat.

Dengan melanggar hal tersebut, DPRD sebaiknya menggunakan hak angket atau hak interpelasi yang dapat bermuara pada pemberhentian kepala daerah.

"DPRD harus bertindak, Pemprov juga harus mendesak, Gubernur harus mencabut surat dan membatalkan surat yang dibuat daerah dibawahnya. Kemendagri segera melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mencegah upaya paksa mengusir (Ahmadiyah),” tutup Bonar. (OL-2)