Ormas Anarkis Karena Kurang Sentuhan

PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak anarkis. Hal itu diutarakan saat menanggapi dua ormas yang bertindak anarkis di Medan beberapa waktu lalu.

"Mendagri harus melakukan pembinaan. Mereka betul berorganisasi, tapi kurang sentuhan pembinaan," ujarnya, Rabu (3/2). Ia menyampaikan perlu ada dana khusus untuk pembinaan kepada ormas.

Jika ormas anarkis tersebut dibubarkan, menurut dia, hal itu juga bukan sebuah solusi. "Kalau dibubarkan agak beresiko, mereka akan kemana? Mumpung mereka terorganisasi akan lebih mudah," katanya.

Adapun pembinaan yang dapat dilakukan pemerintah, yakni dengan memberikan pelatihan untuk berwirausaha atau hal lainnya yang bersifat positif. Ia meyakini hal itu bisa berjalan efektif sepanjang serius dan berkesinambungan.

Sosiolog dari Universitas Nasional Sigit Rochadi mengakui pemerintah selama ini tidak punya nyali atau keberanian untuk menindak ormas yang anarkis. Ia mengatakan alasan pemerintah selama ini lantaran belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan. Untuk itu, ia meminta agar penegakan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Menanggapi aksi anarkis dari dua ormas di Medan, Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda Pancasila (PP), ia meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas. "Menangkap pelaku pembunuhan dan memenjarakannya, kemudian membubarkan ormas tersebut," tandasnya. (OL-2)