Pembangunan Harus Perhatikan Keanekaragaman Hayati

PEMERINTAH diminta lebih serius mengelola keanekaragaman hayati dengan cara memasukkanya ke program Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Atit Kanti, di acara Seminar Nasional berema "Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Mendukung Revolusi Industri 4.0 dan Sustainable Development Goals (SDGs)”, di Gedung Kusnoto LIPI di Jalan Juanda, Kota Bogor, Selasa (5/11).

Dia meminta agar agenda pelestarian satwa dan puspa masuk ke program Bappenas. Menurut Atit kondisi populasi maupun habitat Satwa dan Puspa (hewan dan tumbuhan) semakin terancam. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama 2000-2015 lebih dari seperlima lahan di bumi berkurang sebagai imbas diversifikasi pengembangan lahan pertanian serta urbanisasi.

"Jadi kadang ekosistem rusak karena adanya pembangunan. Jadi kita undang Bappenas agar mereka memasukan agenda pelestarian untuk keberlansungan satwa dan puspa nasional ke dalam program pemerintah,"ungkapnya.

Selain Bappenas, pihaknya juga mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Tanpa program pemerintah secara keseluruhan, percuma kita terus menerus berkampanye menumbuhkan kesadaran itu. Tapi kita juga harus menggaet yang merencanakannya dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Dia menjelaskan, berkurangnya lahan mempengaruhi pengurangan produktivitas yang signifikan terhadap lahan hijau dan bertambahnya daftar merah (red list) pada International Union of Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN).

“Kemajuan industri harus terintegrasikan dengan lingkungan untuk memastikan kinerja lingkungan berjalan dengan baik. Teknologi 4.0 harus memperhatikan teknologi yang dapat melindungi biodiversitas yang menjadi tempat vital dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang ekosistem,” jelasnya. (A-2)