UN Ulang hanya di Sekolah Curang

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar ujian nasional (UN) ulang hanya dilaksanakan pada sekolah yang memang terbukti memanfaatkan kebocoran soal yang tersebar di dunia maya.

"Kalau memang ada dampaknya di suatu daerah, sekolah yang terbukti memanfaatkan bocoran UN diuji lagi,'' ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengakui ada kebocoran 30 paket soal UN di mesin pencari internet Google. Jumlah itu hanya 0,25% dari total 11.730 paket soal yang dibuat oleh Kemendikbud. Diduga, pembocor UN ialah orang di Perum Percetakan Negara RI di Jakarta.

Lantaran hanya 0,25% paket soal yang bocor, Kalla melanjutkan, ujian ulang secara nasional tidak diperlukan. Ia pun sudah menginstruksikan pihak berwenang dan Kemendikbud untuk menelusuri dampak kejahatan yang diduga dilakukan pegawai percetakan UN tersebut.

Ke depan, ia meminta para pelaku pembocor UN mesti dihukum maksimal. Jika percetakan terbukti curang, harus diberi sanksi berat. "Misalkan tak lagi dikasih pekerjaan mencetak soal UN, dan percetakannya harus membayar seluruh biaya UN ulang,'' ujar Kalla.

Humas Perum Percetakan Negara RI yang diketahui bernama Ariza melalui rilisnya menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan kepolisian dalam proses pemeriksaan kebocoran UN.

Kabiro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ditemukan internet protocol address pengunggah soal UN dari Perum Percetakan Negara RI.

Saat ini sudah ada 13 pegawai Perum Percetakan Negara RI diperiksa penyidik Polri terkait dengan bocoran UN di Google tersebut.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyatakan jika kecurangan UN terjadi di atas 5%, pihaknya dan Kemendikbud akan mempertimbangkan kembali perihal nilai UN sebagai syarat masuk PTN. (Wib/Try/Beo/Bay/H-2)