Parlemen Akan Berkoordinasi dengan BRG

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara khusus meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk bertemu. Pertemuan tersebut untuk membahas rencana kerja serta langkah yang akan dilakukan BRG serta Kementerian LHK dalam 5 tahun ke depan terkait restorasi gambut.

"Jadi kami minta secara khusus kepada Kementerian LHK bertemu ya, kami ingin tahu mengenai perkembangan BRG ini," terang Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dalam Rapat yang dilakukan bersama Kementerian LHK, di Jakarta, Selasa (26/1).

Menurut Herman, pertemuan tersebut menjadi penting, karena BRG nantinya berperan penting dalam menjaga ekosistem gambut dan pencegahan kebakaran yang tiap tahun menimpa Indonesia. Meskipun, Kebakaran yang terjadi tidak sutuhnya berada di kawasan gambut. Selain itu, koordinasi juga menjadi penting untuk dibuat bersama dengan parlemen.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyambut baik usulan Parlemen tersebut. Menurutnya, hal itu dapat memang harus dilakukan. Siti menjelaskan bahwa BRG nantinya akan berfungsi dalam penyekatan kanal, serta kontrol terhadap kanal tersebut.

"Karena yang di dalam Perpres memang seperti itu tugasnya," terang Siti dalam rapat tersebut.

Selain itu, konstruksi terhadap kesadaran publik dan rekonstruksi bisnis di kawasan gambut juga akan dijalankan badan tersebut. Hal ini, tentu saja, akan berkoordinasi dengan Kementerian dan dunia usaha.

"Karena di atas kawasan gambut itu sudah banyak usaha yang dijalankan, jadi mereka akan lakukan perencanaan ulang," terang Siti.

Siti juga menerangkan, BRG nantinya akan melakukan pembentukan terhadap sistem kredit karbon yang melibatkan negara asing sebagai pendonor. Karena hal tersebut termasuk dalam mitigasi perubahan iklim. (OL-2)