Nuklir bukan Opsi Terakhir

PEMBANGKIT listrik tenaga nuklir (PLTN) bukan opsi terakhir dalam pengembangkan energi nasional. "Kalau bisa jangan jadi pilihan terakhir. Dibuka opsi untuk kita explore. Kalau tanya Presiden (Joko Widodo), nuklir ya tidak masalah kita kerjakan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam diskusi Indonesia dan Diversifikasi Energi: Menentukan Arah Kebijakan Energi Indonesia yang diselenggarakan Citra Activation dan Media Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/4). Di sisi lain, Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Deedarlianto menyatakan pihaknya bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah melakukan survei yang hasilnya menyebutkan masyarakat (72%) setuju keberadaan PLTN.

"Secara head to head, masyarakat sudah paham tentang nuklir. Itu masyarakat secara keseluruhan." Menurut dia, PLTN bisa menyediakan daya yang sangat besar. Selain itu, harga jual energi nuklir terbilang murah, di pasar internasional US$0,04 per kilowatt hour (Kwh). Ia menambahkan, UGM siap mengembangkan teknologi nuklir jika pemerintah mulai mewacanakan pembangunan PLTN. Namun, kemauan pemerintah untuk membangun PLTN masih sangat kurang. Hal itu bukan disebabkan adanya penolakan dari masyarakat, melainkan adanya kepentingan di tubuh pemerintah atau pihak-pihak di balik pemerintahan. Padahal, dari hitungannya, untuk membangun sebuah PLTN, diperlukan waktu 13 tahun sejak kajian geologi dilakukan. Dengan rincian, 3 tahun untuk kajian, proses konstruksi selama 6 tahun, dan penyelesaian 4 tahun. Artinya, keputusan cepat dibutuhkan karena untuk merealisasikan PLTN memerlukan waktu lama. "Secara internasional dinyatakan bahwa mulai dari reaktor generasi kedua plus, sampai generasi keempat itu sudah dalam kondisi aman."

Lebih murah
Hal senada diungkapkan Kepala Batan Djarot S Wisnubroto di lain kesempatan. Djarot menyatakan PLTN bisa menjadi sebuah teknologi pilihan yang tidak hanya bersih, tapi juga ekonomis jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara maupun geotermal yang memanfaatkan panas bumi. Bila dihitung secara matematis, PLTN hanya menghabiskan biaya Rp6 per Kwh, lebih murah dua kali lipat jika dibandingkan dengan PLTU yang sampai belasan rupiah per Kwh. Selain itu, energi nuklir diklaim bersih, tidak seperti PLTU yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

"Emisi PLTN bahkan nyaris tidak ada. Ini sejalan dengan niat pemerintah mengurangi emisi GRK sebesar 26% di 2020," terangnya saat dihubungi pada Senin (13/4). Bahkan, lanjutnya, jika dibandingkan dengan pembangkit geotermal, PLTN dapat dikatakan lebih mudah dibuat. "Apalagi dengan keterbatasan lokasi dari geotermal yang keberadaannya terpencar dan kadang kala berada di daerah yang padat penduduk. Selain itu, energi 10 ribu-15 ribu megawatt yang dihasilkan oleh PLTN lebih bernilai ekonomis apabila melihat bahwa selama dua tahun PLTN tidak perlu ada pembaruan bahan bakar," tambahnya. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap limbah nuklir yang dihasilkan PLTN, ia menambahkan, "Tidak ada satu negara pun yang melepas pengelolaan limbah nuklirnya begitu saja. Ada manajemen yang baik dari pemerintah apabila siap terhadap PLTN."