Presiden Imbau Kecurangan UN Dilaporkan

PRESIDEN Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk melaporkan kecurangan yang terjadi selama ujian nasional (UN). Itu penting agar UN bisa berjalan jujur.

"Masyarakat bisa melapor kecurangan jika ada,'' tegas Presiden saat inspeksi mendadak bersama Mendikbud Anies Baswedan, di SMAN 2 Jakarta, kemarin pagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan UN tidak lagi jadi penentu kelulusan siswa. ''Sehingga harapannya bisa meningkatkan kejujuran,'' kata dia.

Dari kejujuran itulah, pemerintah akan mengukur sekolah melalui indeks integritas sekolah. ''Melalui indeks integritas, bisa kita lihat mana sekolah yang jujur tinggi dan tidak,'' imbuhnya.

Secara umum, Jokowi menilai pelaksanaan UN di seluruh daerah berjalan baik. Kendala hanya ditemui di tiga sekolah yang menggelar UN berbasis komputer. ''Persentasenya hanya 0,06%, itu artinya semua berjalan tenang dan baik,'' pungkas Presiden.

Anies menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti agar laporan masyarakat yang masuk mengenai dugaan bocoran jawaban UN bisa diproses. "Saya telah bertemu dengan Wakapolri dan berbicara tentang laporan masyarakat agar ditindaklanjuti.

''Terkait laporan indeks integritas, jelas Anies, akan disampaikan setelah UN selesai. Namun, dalam catatan Kemendikbud sepanjang 2010-2014 terdapat 52 daerah yang memiliki indeks integritas UN di atas 90%. Di antaranya, Kota Yogyakarta, Jakarta, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Bantul.

''Indeks integritas UN di atas 90% artinya lebih dari 90% sekolah di daerah itu menggelar UN dengan jujur serta tingkat kecurangan di bawah 10%,'' papar Anies.

Sementara itu, posko pengaduan UN 2015 yang dibuka Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) hingga kemarin baru menerima dua laporan kecurangan UN yakni di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

"Artinya jumlah ini menurun daripada tahun lalu yang mencapai 11 laporan jual beli kunci jawaban UN,'' tukas Sekjen FSGI Retno Listyarti.