Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENSOS Sosial mengirim 10 pekerja Program Keluarga Harapan (PKH) berprestasi untuk studi banding mengenai bantuan sosial tunai bersyarat yang disebut Conditional Cash Transfer (CCT) ke Filipina.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (8/7), mengatakan, mereka yang dikirim ke luar negeri tersebut merupakan yang terbaik setelah melalui berbagai proses seleksi yang dilakukan Kemensos pada April dan Mei lalu.
"Mereka menjalani seleksi yang ketat dan dinyatakan layak untuk mengikuti studi banding ke Filipina," kata Mensos.
Adapun kriteria penilaian antara lain untuk Tenaga Ahli Pusat, berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja 2018. Untuk Koordinator Regional (Koreg)/Koordinator Wilayah (Korwil)/Koordinator Kabupatan (Korkab), berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja 2018 dan hasil persentase tertinggi di wilayah kerja masing masing.
Untuk pekerja sosial, Supervisor dan Pendamping Sosial, berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja 2018. Sementara untuk Administrator Pangkalan Data (APD) Kabupaten/Kota, berdasarkan capaian final closing tercepat di tahap 1-4 2018 dan tahap 1-2 2109, dipilih salah satu APD dari Kabupaten/Kota nominator.
Adapun mereka yang terpilih yaitu Ahmad Zainudin Tenaga Ahli Penyaluran, Djoko Susilo Tenaga Ahli Kepesertaan PKH, Ivo Nilasari Koordinator Regional Sumatra, Elisa Yuniarti Koordinator Wilayah Bengkulu, Eferi Alfansyah Koordinator Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Raden Dika Permatadiraja Peksos Supervisor Kota Bekasi, M Syah Administrator Pangkalan Data Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Selain itu, Fatimatul Aulia Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, M Erwin Dianto Pendamping PKH kecamatan Jagong Jaget Kabupaten Aceh Tengah, Banda Aceh, Zusmiana Pendamping PKH kecamatan Baturaja Barat, Ogan Komiling Ulu, Sumatra Selatan.
Baca juga: Mendikbud: Jual Beli Kursi PPDB Harus Ditindak Tegas
Keberangkatan delegasi sumber daya manusia (SDM) PKH tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Asep Sasa didampingi Kasubdit Bantuan Sosial Kemensos Keukeu Komarawati.
"Diharapkan mereka dapat menimba ilmu dari pelaksanaan CCT di Filipina. Yang baik dan sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia bisa dikombinasikan dengan pelaksanaan PKH di sini. Mereka berbagi pengalaman program serupa yang dikelola oleh pemerintah Fllipina dan menggali hal-hal baru untuk pernyempurnaan PKH ke depan," tambah Mensos.
Selama seminggu di Filipina, mereka akan mengikuti berbagai kegiatan antara lain melakukan pertemuan dengan Ruth R Rodriguez, Social
Protection Specialist, World Bank Manila, dan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait CCT di negara tersebut.
Di samping itu, mereka juga akan berkunjung ke penerima CCT di sana serta mengunjungi pusat kesehatan yang dijadikan rujukan.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan, selain mengirimkan sumber daya manusia PKH ke luar negeri, pemerintah juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelatihan Family Development Session (FDS) kepada pendamping di seluruh Tanah Air.
"Hal ini merupakan bagian upaya pemerintah mendorong SDM PKH agar dapat memacu kenaikan graduasi mandiri KPM PKH," kata Harry. Seperti diberitakan dalam pertemuan dengan seluruh SDM PKH di Istana Negara, Presiden Jokowi berjanji untuk mengirimkan SDM PKH terbaik menimba ilmu di luar negeri," ujarnya. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved