Mendikbud akan Bentuk Gugus Tugas

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membentuk gugus tugas menelaah laporan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) tentang program Pendidikan untuk Semua (Education for All) (EFA). "Secara umum kami menanggapi positif rekomendasi (UNESCO) itu, tapi kita perlu telaah dengan saksama, tidak sekadar spontanitas. Makanya kami akan buat gugus tugas me-review apa saja yang harus kita perbaiki ke depan," kata Mendikbud Anies Baswedan yang didampingi Plt Sekjen Kemendikbud Hamid Muhammad kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, dalam laporan yang diterima Media Indonesia belum lama ini, UNESCO memaparkan bahwa program Pendidikan untuk Semua yang mereka canangkan belum terealisasi. Dalam laporan itu antara lain disebutkan, dari 146 negara anggota, hanya 47% negara peserta mampu memperluas pendidikan dan perawatan anak usia dini. Selain itu, hanya 52% yang mampu mencapai pendidikan dasar universal untuk anak perempuan, etnik minoritas, dan anak termarginalisasi. Sementara kurang dari 50% yang mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan hasil belajar dapat diukur untuk semua kalangan.

Dalam menanggapi hal itu, kata Anies, pihaknya akan menggenjot pendidikan vokasi dengan memajukan pendidikan SMK (sekolah menengah kejuruan). "Untuk SMA tetap jalan, tetapi SMK akan digenjot pengembangannya di setiap wilayah," cetusnya.

Terkait usulan peningkatan anggaran pendidikan, kata Anies, akan dilihat efektivitas dan e siensinya. Pasalnya, kata dia, anggaran pendidikan melalui APBN sebesar Rp409 triliun harus dibagi lagi untuk sekitar 20 kementerian dan lembaga (K/L). Dari jumlah itu memang yang terbesar salah satunya untuk operasional gaji guru dan dosen sekitar Rp139 triliun lebih. Anies menekankan salah satu yang penting ialah perbaikan tata kelola agar terjadi efektivitas anggaran pendidikan tersebut.

Hamid menambahkan dari anggaran APBN untuk pendidikan Rp409 triliun selain dibagi 20 K/L dibagi lagi Rp252 triliun untuk transfer daerah termasuk gaji guru, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana alokasi khusus. (Bay/M-6)