Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia akan menggelar Kongres Nasional pada Sabtu-Minggu (18-19 Mei 2019) mendatang.
Kongres yang digelar di Institut Pertanian Bogor tersebut untuk merespons situasi politik terkini setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 lalu.
"Polemik setelah Pilpres saat ini tentu saja harus direspon. Ada polarisasi yang sangat menguat, elit yang cenderung provokatif, menimbulkan situasi serba kacau di masyarakat. ini harus kita akhir dan kami mengambil langkah melalui kongres nasional ini untuk mencari jalan bagaimana kita harus mengambil langkah sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa ini," kata Ketua BEM Se-Indonesia, M Nurdiansyah, kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (16/5).
Baca juga: Sekolah Penerbang Terpadu Angkatan 95 Luluskan 42 Penerbang Baru
Nurdiansyah juga menjelaskan sebagai negara demokrasi, antusiasme masyarakat yang meningkat dalam menyambut pemilu adalah sebuah tren positif. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pendidikan politik yang cukup sehingga situasi politik pasca Pemilu cenderung memanas.
"Apalagi situasi ini makin diperkeruh dengan beberapa elit politik dari masing-masing kubu yang memanfaatkan masyarakat sebagai martir kepentingan semata. Berbagai hal ini harus kita respon secara baik. soal apakah ada aksi turun ke jalan atau tidak itu nanti tergantung keputusan Kongres, termasuk rekomendasi kita apa semaua akan ditentukan di sana. saya belum bisa bicara sekarang," kata Nurdiansyah. (OL-1)
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah kursi DPR untuk Pemilu legislatif 2024 telah disesuaikan berdasarkan pemekaran di wilayah Papua.
Sebelum resmi digelar pada Februari 2024, dalam beberapa bulan ke depan tahapan kampanye untuk Pemilu 2024 sudah akan dimulai oleh para partai politik peserta pemilu.
KURANG dari satu tahun lagi, negara kita akan memasuki puncak dari tahun politik nasional, yang titik momentumnya akan dilakukan dengan perhelatan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved