Polisi Jangan Dilibatkan Kawal UN

SEJUMLAH kalangan meminta agar pelaksanaan ujian nasional (UN) pada 13-15 April mendatang tidak melibatkan aparat polisi untuk mengawal ruang ujian. Polisi sebaiknya cukup mengawal pengamanan naskah UN saat dibawa dari percetakan hingga diantarkan ke sekolah.

"Saat ini kan UN sudah tidak lagi menjadi penentu lulus tidaknya seorang siswa. Untuk itu, pengawasan berlebihan terhadap UN saya kira sudah bukan zaman lagi,'' ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna di Denpasar, Bali, kemarin.

Menurut Wedakarna, jika polisi ikut terjun mengawasi pelaksanaan UN di ruang kelas, justru bisa menakut-nakuti siswa. "Bisa-bisa lantaran grogi, siswa tidak dapat mengerjakan soal UN dengan konsentrasi yang baik,'' tandasnya.

Aspirasi itu, diakuinya, sudah disampaikan kepada pejabat terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta. "Ini sebagai wujud dukungan DPD untuk memberikan kepercayaan kepada sekolah, guru, dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pendidikan,'' tukas Wedakarna.

Senada dengan dia, Kepala SMK 17 Temanggung Susi Bintoro juga berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk tidak melibatkan aparat polisi ketika UN berlangsung. "Itu dikhawatirkan dapat mengganggu siswa secara psikologis. Apalagi UN kan sekarang bukan lagi faktor penentu kelulusan siswa,'' tambah dia.

Sementara itu, hingga empat hari menjelang pelaksanaan UN, distribusi naskah UN masih terus berlanjut di daerah-daerah. Di Jawa Timur, dinas pendidikan, kemarin, mendistribusikan soal dari perusahaan percetakan ke kota/kabupaten yang lokasinya jauh dari pusat kota/kabupaten.

"Selain soal UN, dinas juga mengirimkan biaya operasional UN melalui transfer bank senilai Rp18 miliar. Setiap sekolah akan mendapatkan dana sesuai dengan jumlah siswa peserta UN di sekolah tersebut,'' pungkas dia.