Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya menyiapkan realisasi kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jemaah.
Rencananya, pembahasan untuk anggaran dan pengadaan fasilitas akan digelar dengan DPR, Selasa 23 April, pekan depan.
"Konsekuensi dari tambahan 10 ribu jamaah ialah perlunya disediakan anggaran. Untuk itu kita akan dapat dengan Komisi VIII DPR pekan depan," kata Lukman usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).
Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk keberangkatan jemaah saja, tapi juga terkait dengan penambahan petugas. Pasalnya, bertambahnya jemaah otomatis juga menambah kelompok terbang (kloter) yang membutuhkan petugas.
Baca juga : Presiden Percepat Realisasi Hasil Lawatan dari Arab Saudi
Menag mengatakan kebutuhan anggaran tambahan tersebut sebagian akan didpatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian dana lainnya, akan diambil dari efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Agama.
"Besaran anggaran belum bisa disebutkan karena sedang terus kita hitung. Nilai pasti kebutuhan anggaran baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama DPR," lanjutnya.
Lukman melanjutkan, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi itu akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. Meski begitu, ia belum menjabarkan mekanismenya.
"Kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya ialah lansia. Jadi, lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain." tandasnya. (OL-8)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved