Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya menyiapkan realisasi kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jemaah.
Rencananya, pembahasan untuk anggaran dan pengadaan fasilitas akan digelar dengan DPR, Selasa 23 April, pekan depan.
"Konsekuensi dari tambahan 10 ribu jamaah ialah perlunya disediakan anggaran. Untuk itu kita akan dapat dengan Komisi VIII DPR pekan depan," kata Lukman usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).
Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk keberangkatan jemaah saja, tapi juga terkait dengan penambahan petugas. Pasalnya, bertambahnya jemaah otomatis juga menambah kelompok terbang (kloter) yang membutuhkan petugas.
Baca juga : Presiden Percepat Realisasi Hasil Lawatan dari Arab Saudi
Menag mengatakan kebutuhan anggaran tambahan tersebut sebagian akan didpatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian dana lainnya, akan diambil dari efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Agama.
"Besaran anggaran belum bisa disebutkan karena sedang terus kita hitung. Nilai pasti kebutuhan anggaran baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama DPR," lanjutnya.
Lukman melanjutkan, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi itu akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. Meski begitu, ia belum menjabarkan mekanismenya.
"Kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya ialah lansia. Jadi, lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain." tandasnya. (OL-8)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved