Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).
"Program bansos ini merupakan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita saat melakukan sosialisasi bansos PKH dan BPNT di Tangerang, Banten, Selasa (2/4). Kegiatan itu dihadiri 1.200-an keluarga penerima manfaat (KPM) bansos.
Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, merilis angka kemiskinan Indonesia turun dari 9,82% (Maret 2018) menjadi 9,66% (September 2018). PKH dan BPNT berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap Dua Mulai Disalurkan
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy juga menyatakan PKH dan BPNT sangat bermanfaat bagi warga tak mampu di Provinsi Banten. "Buktinya ialah turunnya angka kemiskinan di Banten yang pada 2013 di kisaran 9,22% menjadi 5,25% pada 2018," kata Andika.
Untuk Provinsi Banten, total bantuan PKH tahap dua sebesar Rp210,4 miliar untuk 312.875 keluarga. Adapun bantuan BPNT/Beras Sejahtera Rp50,3 miliar untuk 475.482 keluarga. (SM/H-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved