Baru 15% Pemegang Izin Ajukan Rencana RHL

REHABILITASI hutan dan lahan (RHL) tahun ini akan dilakukan pada 15 daerah aliran sungai (DAS) prioritas, 15 danau prioritas, 65 bendungan, dan areal rawan bencana di seluruh Indonesia.

Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IB Putera Parthama, mengatakan terdapat 688 ribu hektare (ha) hutan dan lahan yang akan direhabilitasi tahun ini, termasuk di dalamnya 207 ribu ha yang didanai APBN.

Sementara itu, sisanya sebanyak 481 ribu ha merupakan kewajiban dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). "Untuk tanggung jawab pemegang izin sudah 10%-15% yang mengajukan rencana RHL," sebut Putera, kemarin.

Ia menjelaskan, dana lebih dari Rp2 triliun telah disiapkan dalam APBN, antara lain untuk kegiatan pembibitan, penanaman, rehabilitasi tanah, dan pembangunan dam penahan skala kecil. "Saat ini masih proses lelang. Rehabilitasi dari dana APBN akan mulai dilakukan Oktober," katanya.

Salah satu DAS yang menjadi prioritas ialah DAS Jeneberang di Sulawesi Selatan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk merehabilitasi DAS seluas 19.600 ha Jeneberang sekitar Rp200 miliar.

Selain Jeneberang, 14 DAS prioritas lain, meliputi Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, dan Saddang.

"Kegiatan rehabilitasi lahan terus digencarkan. Hal itu untuk menambah daya dukung lingkungan serta meminimalkan bencana alam di masa mendatang," ucapnya.

Sementara itu, 65 bendungan kritis yang akan direhabilitasi di beberapa daerah, yakni Sumatra, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Selama periode 2015-2018, pemerintah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan total wilayah seluas 102.838 ha. Berdasarkan data Direktorat Jenderal PDASHL, luas lahan kritis di Indonesia pada 2018 tercatat seluas 14,01 juta ha, turun dari 2014 yang tercatat 27,2 juta ha. (Dhk/H-3)