Layanan Kesehatan Makin Terjangkau Kualitas Hidup Meningkat

UNTUK mengatasi dan membawa peningkatan pada kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah dalam empat tahun ini terus mendorong pembangunan kesehatan. Hal itu direalisasikan melalui program Indonesia Sehat. Program itu kini telah menunjukkan hasil yang diperlihatkan dengan naiknya angka peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. 

Itu terjadi lantaran kini semakin luas masyarakat Indonesia termasuk di daerah terpelosok, bisa mengakses jaminan pelayanan kesehatan yang difasilitasi pemerintah, melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga terus menambah anggaran untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen masyarakat miskin atau disebut penerima bantuan iuran (PBI) JKN.

Berdasarkan data Kemenkes, pada akhir 2018 jumlah penerima bantuan iuran JKN mencapai 92,4 juta jiwa dengan realisasi pembayaran iuran PBI sebesar Rp25,49 triliun. Kemudian pada 2019 pemerintah telah mengalokasikan lagi Rp26,7 triliun untuk pembayaran iuran 96,8 juta jiwa peserta PBI JKN.

Saat ini sebanyak 44% dari total kepesertaan JKN berasal dari segmen PBI untuk masyarakat miskin yang dibiayai pemerintah. Selama ini program JKN yang sudah dimanfaatkan masyarakat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk 2017, program JKN sudah dimanfaatkan sebanyak 223,4 juta kunjungan, sedangkan untuk 2018 dimanfaatkan sebesar 233,8 juta kunjungan.

Dengan terbuka lebar akses kesehatan bagi siapa saja, berdampak signifikan terhadap membaiknya umur harapan hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu 1990-2017, umur harapan hidup (UHH) secara total telah meningkat 7 tahun dari 64 tahun menjadi 71 tahun. Perempuan dalam kurun waktu yang sama menunjukkan harapan hidup yang mencapai 74 tahun jika dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 69 tahun.

Dalam kurun waktu sejak 2013-2017, perkembangan angka harapan hidup meningkat dari 70,4 tahun pada 2013 menjadi 71,06 tahun. Sementara itu, angka perkembangan indeks pembangunan manusia dari 68,31 pada 2013, meningkat menjadi 70,81 pada 2017.

“Ini dampak dari pembangunan, termasuk bidang kesehatan, serta terwujudnya paradigma sehat,” ujar Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.

Upaya pemerintah mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga negaranya dimulai dari pendekatan untuk memastikan asupan gizi anak dan ibu hamil terpenuhi sejak 1.000 hari usia anak dari dalam kandungan hingga masa kemasan. Hal ini agar anak Indonesia bebas dari stunting atau tumbuh kerdil.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, persentase balita stunting pada 2013 sebesar 37,2% dan menurun menjadi 30,8% pada 2018.

Pelayanan kesehatan yang semakin bisa dijangkau menunjukkan hasil menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 390 per 100 ribu kelahiran hidup pada 1990 (SDKI,1990) menjadi 305 per 100 ribu per kelahiran hidup (SUPAS, 2015).

Jumlah kematian ibu pada 2018 menurun menjadi 4.207 dari sebelumnya 4.999 kematian pada 2015. Pada angka kematian bayi tercatat penurunan menjadi 27.706 pada 2018 dari 33.278 kematian pada 2015.

Adanya penurunan AKI dan angka kematian bayi (AKB) terjadi karena beberapa faktor, puskesmas menjadi gerbang depan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

Pemerintah juga menguatkan akses pelayanan dengan penempatan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Sejak 2015 hingga 2018, sebanyak 7.337 tenaga kesehatan disebar di 1.661 puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan  di 361 kabupaten kota di 29 provinsi.

Pembangunan Daerah Tertinggal

Sebagai upaya mewujudkan peran pemerintah hadir di masyarakat Indonesia yang hidup di pinggiran atau daerah tertinggal dan perbatasan, pemerintah mengalokasikan dana khusus afirmasi bidang kesehatan pada 2018. Melalui dana itu, pemerintah daerah dapat membangun puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan.

 

Adapun pembangunan puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan pada  2018 sebanyak 249 puskesmas di 49 kabupaten. Jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan 2017 lalu yang telah membangun 110 puskesmas perbatasan di 48 kabupaten kota. “Pada 2019, direncanakan pembangunan puskesmas di daerah perbatasan dan tertinggal sebanyak 270 puskesmas di 98 kabupaten/ kota,” papar Nila.

Untuk pembangunan rumah sakit pratama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan telah dibangun menjadi 64 rumah sakit (kumulatif) sejak 2015-2019. Adapun pada 2018 telah terbangun sebanyak 61 rumah sakit pratama. Jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan 2015 yang hanya tersedia 22 rumah sakit pratama. (S2-25)