Bonus Demografi Bisa Lebih Panjang

PROGRAM Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama hampir lima dekade terakhir berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Konsistensi tersebut harus dijaga agar Indonesia bisa menikmati bonus demografi lebih panjang yang berdampak bagi pembangunan kesejahteraan.

Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Agus Sukiswo mengungkapkan, laju pertambahan populasi mampu ditekan dari 2,31% selama periode 1971-1980 menjadi 1,49% di periode 2000-2010. Kemudian, laju pertumbuhan populasi dapat ditekan lagi menjadi 1,36% selama periode 2010-2016.

Menurutnya, penurunan laju tersebut juga konsisten dengan turunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 5,61 anak per perempuan selama masa subur pada 1971 menjadi 2,38 pada 2018.

“Jika program Keluarga Berencana (KB) tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, usia bonus demografi akan lebih panjang dan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional 2019 di Jakarta pada Jumat (1/3).

Keberhasilan dalam pe-ngendalian penduduk, lanjutnya, disumbang penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat. Selain itu, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total ialah peningkatan median usia menikah pertama perempuan.

Ia mengungkapkan, perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang. Rata-rata perempuan menikah di usia 18 tahun pada 1991. Pada 2018, rata-rata perempuan menikah pada usia 21 tahun.

Penurunan angka kelahiran total juga telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak 2012. Bonus demografi ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif. Bonus demografi diproyeksikan akan membuka jendela peluang pada 2020 sampai 2030.

“Keberhasilan tersebut bukan hanya hasil kinerja BKKBN, melainkan juga tidak lepas dari dukungan komitmen dan peran para pihak pelaksanaan program KKBPK. Dalam pencapaian tujuan program KKBPK, BKKBN sangat memerlukan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari berbagai pihak di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Perlu dukungan
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah dalam menyukseskan pengendalian penduduk dan peningkatan ke-sejahteraan keluarga sangat diperlukan.

Berbagai pihak di tingkat lokal diharapkan bisa ­terus bekerja maksimal dalam menjalankan program pe-ngendalian penduduk yang telah dicanangkan sejak era 1970-an.

“Program KKBPK memerlukan dukungan, sinergi, dan komitmen dari berbagai pihak (organisasi profesi, pendidikan, kepemudaan, organisasi perempuan, swasta) termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat secara operasional mulai tingkat pusat hingga ke lini ­lapangan. Ini untuk mewujudkan sumber daya manusia dan keluarga Indonesia berkualitas,” ujarnya. (H-1)