Atasi Masalah Sistem JKN secara Holistik

CALON presiden petahana Joko Widodo menyampaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih memiliki banyak kekurangan karena Indonesia baru memulai sistem tersebut.

"Indonesia ini baru memulai, jadi kalau masih ada masalah, problem di lapangan, hal-hal teknis, ya mohon dimaklumi," kata Jokowi saat berdialog bersama para tenaga kesehatan yang tergabung dalam Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Ia kemudian bercerita ke-rap melakukan sidak ke rumah sakit guna melihat langsung permasalahan layanan kesehatan, termasuk memantau sistem JKN.

"Saya mulai tahu, mulai mengerti, tapi penyelesaian ini memang harus penyelesaian yang keseluruhan, holistik, dan ditangani antarinstitusi," ujarnya.

Jokowi juga menekankan permasalahan kesehatan harus menjadi sorotan serius karena merupakan isu yang sangat strategis di Indonesia. Misalnya, kata Jokowi, persoalan berkaitan dengan stunting dan gizi buruk.

Untuk itu, Jokowi akan mengundang para komunitas kesehatan pada sesi khusus untuk membicarakan detail permasalahan JKN.

"Nanti saya akan undang, bisa berbicara, mau bicara 5 jam silakan, mau bicara 7 jam silakan, saya layani di malam hari," ujar Jokowi.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan pihaknya mengakui ada perbaikan sistem pelayanan dengan sistem pelayanan JKN dalam lima tahun ini.

JKN dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat. Meski demikian, ia tetap berharap pemerintah bisa melakukan perbaikan.

"Untuk itu, kami dari hati yang paling dalam, para tenaga kesehatan dan medis serta stakeholder lainnya, mohon diupayakan perbaikan secara terus-menerus agar JKN ini bermanfaat untuk semua pihak," ujar Daeng.

Sementara itu, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan keberhasilan sebuah negara diukur dari pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Prabowo berkaca kepada negara-negara maju yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya ialah dengan memberikan porsi lebih besar dalam anggaran negara.

"Kalau kita lihat negara yang paling berhasil, porsi terbesar dari investasi pemerintah, selain pendidikan yakni kesehatan," kata Prabowo dalam sambutannya pada dialog dengan komunitas kesehatan yang sama.

Atasi defisit

Prabowo Subianto juga mengatakan akan menyelesaikan persoalan yang dialami BPJS Kesehatan.

Ia menilai masalah defisit keuangan senilai Rp20 triliun yang selama ini terjadi mudah untuk diselesaikan.

Prabowo mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, langkah yang dilakukan ialah dengan menutup kebocoran anggaran yang saat ini mencapai Rp1.000 triliun sehingga setidaknya mampu dialirkan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, langkah yang dilakukan ialah dengan mencegah larinya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Prabowo mengatakan tidak adanya simpanan negara atau tabungan menjadikan negara sulit untuk membiayai kebutuhan bagi pelayanan kesehatan.

Prabowo juga menyoroti soal anggaran anggota legislatif ke luar negeri. Jika anggaran tersebut dapat ditekan, ia menilai persoalan di BPJS Kesehatan juga dapat teratasi.

"Saya akan kurangi anggaran ke luar negeri Rp20 triliun. Kalau itu beres, defisit BPJS selesai," tegasnya. (Faj/X-11)