Kualitas Lingkungan Membaik

KUALITAS lingkungan hidup Indonesia relatif membaik. Hal tersebut terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2018 yang berada di posisi 65,14 jika dibanding dengan 2014 pada 63,42.

"Hasil pemantauan menunjukkan selama 2015-2018 IKLH Nasional berada pada posisi stabil, yaitu pada kualitas cukup baik," kata Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) MR Karliansyah saat merilis IKLH 2018 di Jakarta, kemarin.

Indeks lingkungan hidup meliputi penilaian atas kualitas udara, air, dan tutupan hutan. Menurut Karliansyah, ada lima provinsi yang mengalami kenaikan indeks dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan.

Peningkatan indeks Provinsi Riau, ujarnya, cenderung disebabkan menurunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bila dibandingkan dengan 2015. Sementara itu, satu provinsi mengalami penurunan indeks, yakni Papua. Skor kualitas lingkungan Papua yang semula 81,47 menjadi 78,84, tetapi secara umum kualitas lingkungan hidup masih baik.

Untuk kualitas udara, lanjutnya, jika dilihat lebih detail masih sangat baik. Enam provinsi mengalami peningkatan kualitas udara, yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan.

"Tapi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, di wilayah perkotaan perlu mewaspadai pencemaran udara akibat polusi dari transportasi," ujarnya.

Berdasarkan pemantauan air quality monitoring system (AQMS), di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, masih terdapat udara berbahaya saat terjadi karhutla pada 2018. Kondisi udara tidak sehat karena karhutla juga terjadi di Jambi, Palembang, Palangkaraya, Padang, dan Palembang.

Karliansyah juga mengungkapkan, kualitas air sungai dan danau secara umum masih kurang baik. Air sungai di 16 provinsi mengalami kecenderungan penurunan indek kualitas, tetapi di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Maluku terjadi perbaikan.

"(Penurunan kualitas air sungai) terutama karena persoalan limbah domestik," tuturnya. Untuk memperbaiki kualitas air sungai akibat limbah industri, pemerintah dapat memaksa perusahaan menjalankan aturan.

Peran daerah

Dalam acara yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya meminta dinas lingkungan pemerintah daerah lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan lingkungan sebab penanganan masalah lingkungan seperti pencemaran dan penurunan kualitas udara merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.

Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup yang baik kini terus meningkat. Oleh karena itu, dinas lingkungan hidup dan kehutanan daerah harus berperan sentral.

"Masalah lingkungan kini sudah menjadi perhatian publik. Karena itu, peran daerah amat penting," ujarnya. (H-1)