BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel untuk Publik

BADAN Penyelenggara Jaminan So­sial (BPJS) Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili kepesertaan di seluruh Indonesia untuk para akademisi dan pembuat kebijakan. Data itu dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijak­an program Jaminan Kesehatan Na­sional dan kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

“Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, kemarin. Acara itu juga dihadiri Menkeu Sri Mulyani.

Data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang 2015 dan 2016 yang diambil dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.

Dalam data sampel tersebut disajikan 111 variabel yang bisa diolah, terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.

Fachmi menjelaskan pengelolaan data sampel sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam prog-ram jaminan kesehatan bukanlah hal baru di dunia. Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan di Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki NHIS-National Sample Cohort (NSC) yang merupakan basis data sampel 2% dari total populasi ‘Negeri Ginseng’.

Begitu pula di Taiwan. National Health Insurance Research Database (NHIRD) menjadi sumber data yang powerful bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan. NHIRD akan memberikan dataset dalam tiga bentuk, yaitu data sampel yang mencakup 2 juta subjek yang diidentifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.

Industri 4.0 andalkan data

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan di era Re­vo­lusi Industri 4.0, data merupakan sumber daya yang berharga, melebihi komoditas sumber daya alam. Data kini berperan penting dalam proses bisnis dan pengambil-an keputusan atau kebijakan.

“Data menjadi sangat penting untuk mengetahui perilaku konsumen atau pemakai layanan. Efeknya terhadap efisiensi menjadi luar biasa besar. Nilai tambah muncul dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengapresiasi peluncuran data sampel BPJS Kesehatan. Menurutnya, model bisnis berbagai institusi saat ini mengedepankan pelayanan berbasis data. Berbagai institusi mengumpulkan data secara elektronik untuk melayani kebutuhan penerima layanan.

“Data is new mining. Dulu orang kaya karena kuasai tambang minyak, emas, berlian. Sekarang orang bicara siapa terkaya tidak berkaitan dengan sumber daya alam, melain­kan data,” tukasnya.