Anggaran bukan Problem Utama Riset

TIDAK hanya anggaran, minimnya jumlah peneliti, sarana-prasarana penelitian, dan keterlibatan industri membuat kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia tidak berkembang sesuai harapan meskipun pemerintah terus meningkatkan anggaran riset setiap tahunnya.

Menurut Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko, anggaran riset yang dikucurkan oleh pemerintah selama ini telah memenuhi standar. Dalam catatan UNESCO, Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) cukup besar dengan anggaran litbang yang seharusnya, yakni 1%-2%.

“Dana yang ada ini cukup besar dan sudah memenuhi standar. Tapi belanja litbang satu berban-ding tiga. Satu anggaran dari pemerintah dan tiga dari eksternal,” jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Dominasi anggaran litbang pemerintah disebabkan minimnya peran industri yang masih memandang litbang sebagai investasi beban biaya (cost), dan bukan investasi jangka panjang.

“Ini yang menjadi masalah kita selama ini kenapa anggaran dari luar pemerintah itu kecil. Padahal ini sifatnya berkompetisi,” cetusnya.

Soal kecilnya anggaran riset di Indonesia menjadi topik populer di jagat maya setelah kicauan CEO Bukalapak Achmad Zaky di akun Twitter, Rabu (13/2) malam. Ia berharap presiden baru memperhatikan masalah itu.

‘Saya apresiasi sekali concern masyarakat Twitter soal isu R&D ini. Tanda kalau kita ga kalah pinter. R&D adalah single pembeda negara maju dan miskin. Kalau ga kuat di R&D, kita akan perang harga terus. Negara maju masuk di perang inovasi. Negara miskin masuk di perang harga’, tulis Zaky, Kamis (14/2).

Setelah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2), Zaky mengaku data yang dikutipnya itu data lama (2013).

Mengutip survei LIPI di 2016, rasio belanja litbang terhadap PDB Indonesia mencapai 0,25% atau Rp30,8 triliun. Belanja litbang dari pemerintah pusat masih mendominasi sebesar 80,97% atau Rp24,92 triliun. Adapun swasta tercatat baru melakukan belanja litbang terhadap PDB mencapai 4,33% atau sekitar Rp1,33 triliun.

Hasil ekstrapolasi berdasarkan Survei Litbang Industri Manufaktur 2015 mencatat, belanja litbang industri manufaktur di Indonesia terhadap PDB baru 9,15% atau sekitar Rp2,81 triliun

“Di mana-mana dana riset didominasi oleh swasta (industri), bukan pemerintah,” cetus Dirjen Penguatan Riset dan ­Pengembangan Kemeristek-Dikti Muhammad Dimyati saat dihubungi terpisah.

Insentif 300%
Ke depan, pemerintah dan DPR sepakat memberikan insentif kepada industri demi memperbesar peran industri dalam kegiatan litbang. Kesepakatan itu dituangkan dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) yang masih dibahas. “Nanti industri akan diberikan insentif 300%,” cetus Dimyati.

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menyiapkan dana abadi litbang tahun ini senilai Rp990 miliar. RUU itu menyiapkan peta jalan (roadmap) litbang di Indonesia hingga 2045.

Di sisi lain, tumpang-tindih kelembagaan juga sangat meme-ngaruhi efektivitas riset di Indonesia. Selain LIPI, Lapan, Batan, dan BPPT, unit litbang pemerintah juga tersebar di 19 kementerian dan 8 LPNK.

Itu juga yang menyebabkan anggaran litbang tercecer. Presiden Jokowi telah memperta-nya­kan hasil dari total anggaran litbang 2017 yang mencapai Rp24,9 triliun.

Dimyati menambahkan, jumlah peneliti Indonesia yang hanya 1.071 per 1 juta penduduk juga menjadi pekerjaan rumah bersama. “Kita masih kalah dengan Korea yang punya 8.000 peneliti per 1 juta penduduk,” tutup Dimyati. (H-3)