Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HINGGA saat ini tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap media konvensional atau arus utama masih lebih tinggi ketimbang kepada media sosial.
Di tengah riuh rendahnya kemunculan media sosial di jagat maya tidak mudah membuat publik tetap mempercayai media konvensional.
Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Surabaya, kemarin.
"Terus terang saya sangat gembira dengan situasi seperti ini. Selamat kepada pers Indonesia yang masih sangat dipercaya masyarakat," kata Presiden.
Kepala Negara lalu memaparkan data Edelmen Trust Barometer 2018 terkait tingkat kepercayaan publik terhadap media arus utama. Pada 2016, kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional mencapai 59% dan 45% untuk media sosial.
Setahun kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional sebesar 58% dan 42% kepada media sosial. Berikutnya, pada 2018, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional menggapai 63% dan 40% untuk media sosial.
Presiden lalu mamaparkan juga data pengguna internet di Indonesia yang saat ini mencapai 143,26 juta atau 54,68% dari total populasi dan 87,13% di antaranya mengakses media sosial.
"Dari data itu semakin ke sini semakin besar kepercayaan publik. Ini harus dipertahankan. Sekarang setiap orang bisa menjadi wartawan dan pemimpin redaksi, tetapi kadang digunakan untuk menciptakan kegaduhan. Ada juga yang membangun ketakutan dan pesimisme," ujar Jokowi.
Presiden mencontohkan, saat pemerintah menyampaikan informasi yang berisi kabar baik dan fakta, yang muncul di ruang publik disimpulkan sebagai pencitraan saja.
"Di tengah kegaduhan dan masifnya peredaran berita bohong atau hoaks, media konvensional yang profesional dapat menjadi pengendali suasana, mencari kebenaran, dan fakta," lanjut Presiden.
Kritis
Dalam menanggapi pernyataan Presiden tersebut, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan Sujono, mengakui beragamnya informasi yang dapat diakses setiap orang menjadi titik balik bagi publik untuk kembali dan tidak menggeser kepercayaan terhadap media konvensional.
"Selama ini publik mengunyah informasi apa pun dari media sosial tanpa peduli kredibilitas narasumbernya. Maka gejala yang tampak ialah 63% publik lebih memilih (berita) yang dirilis media konvensional," jelas Firman.
Selain itu, banyaknya informasi bohong semakin menyadarkan publik untuk mewaspadai dan mencegah agar mereka tidak menjadi konsumen dari hoaks tersebut.
Kini publik semakin kritis dan selektif dalam mencerna informasi untuk dikonsumsi. Kredibilitas sumber informasi menjadi pertimbangan penting.
"Ini juga menjadi faktor pendorong. Lalu apa yang harus dilakukan media konvensional? Ketika menyajikan informasi melalui medium digital, aspek kualitas harus tetap ditegakkan. Media konvensional juga harus go online," lanjut Firman.
Pada kesempatan HPN 2019, Jokowi juga telah menandatangani rancangan keputusan presiden yang berisi pembatalan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan Anak Agung Bagus Prabangsa, wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group).
"Pembatalan remisi merupakan hadiah dari Presiden Jokowi terhadap masyarakat Indonesia di Hari Pers Nasional 2019," ungkap Pemimpin Redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim. (Sru/Ant/X-3)
Rapat Pleno PWI Pusat, Rabu (22/5), menetapkan PWI Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Sebagai bagian dari bentuk apresiasi atas dukungan insan pers terhadap Mind Id, perusahaan tercatat sudah dua kali menggelar ajang kompetisi jurnalistik yang diikuti oleh para jurnalis.
Selain para tokoh, penghargaan untuk kategori penyelenggaraan CSR terbaik juga diberikan kepada dua korporasi.
Dedikasi yang kuat dalam bidang hubungan masyarakat berperan dalam kesuksesan perusahaan serta dalam menjalin relasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait.
Acara peringatan yang bertemakan 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa' ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PERATURAN Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga poin utama dalam Perpres Publisher Rights.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved