Kebijakan Infrastruktur Jokowi untuk Kemajuan dan Ketahanan Wilay

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, kebijakan pembangunan infrastuktur yang masih yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam empat tahun terakhir ini selain untuk menunjang kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air,  juga untuk ketahanan wilayah.

Menurut Menteri Siti, kebijakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang sesuai dengan teori wilayah dalam buku 'Regional Planning: Introduction and Explanation' karya Melville C Branch Praeger (1988).

Begitu juga pendekatan blusukan Jokowi sejak sebagai wali kota, lalu gubernur, dan kemudian presiden, maka aktualisasi kepemimpinannya juga ditopang oleh teori wilayah.

Wilayah secara teori meliputi Area, Distrik, Teritorial, Daerah Komando, dan Tempat Operasi, bisa juga berarti terkait Masa Peradaban (lembah, sungai, dan lain-lain), masuk filosofis religi, surga neraka, juga bisa berarti Indikasi Komersial: tambang dan mineral.

"Oleh karena itu, infrastruktur yang menjadi bagian penting agenda Bapak Presiden dan dirangkum dalam buku juga merupakan hal yang  secara teoritik memang harus dilakukan.

Selain untuk memenuhi pembangunan wilayah dan sangat penting juga untuk semakin memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan nasional kita," ujar Menteri LHK yang juga hadir sebagai Keluarga Alumi Institut Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi pembicara kunci bedah buku 'Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya', di Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/2).

Diungkapkan Siti, relevansi dirinya hadir dalam bedah buku dan concern tentang konteks dan konten buku 'Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya' mengingat sebagai alumni IPB Angkatan 12.

Ia masuk institut tersebut pada 20 Februari 1975 dan lulus 19 Februari 1979, dan wisuda pada 27 April 1979. Kemudian pada 4 Mei, Siti membuat lamaran ke Mentan dan Mendagri dan mulai bekerja sebagai PNS Dinas Pertanian pada Juni 1979.

"Buku karya Alberthiene Endah ini merupakan story telling tentang aktualisasi seorang anak manusia bernama Joko Widodo sejak kecil hingga kiprahnya saat ini dan juga mimpi-mimpi besar optimistik bangsa Indonesia ke depan," nilai Siti.

Dalam diskusi bedah buku Jokowi ini yang dipandu mantan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Cyrillus I Kerong tersebut berjalan cukup menarik karena mengupas sosok Jokowi dan mendalami kinerja yang selama ini sudah dilakukan Presiden ketujuh RI tersebut.

Dengan semakin paham, para pendukung Jokowi bisa diharapkan juga menularkan kebaikan Jokowi kepada masyarakat secara objektif.

Ratusan peserta yang tergabung dalam Keluarga Alumni IPB (KamIPB) dan kampus-kampus se-Bogor Raya hadir mendengarkan paparan dari penulis buku Jokowi, Alberthiene Endah, juga pembahas dari IPB Imam Sugema, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh, dan anggota DPR Budiman Sudjatmiko.

Siti Nurbaya  yang lulus dari Kampus IPB baik S-1  (1979) dan S-3 (1998) menjelaskan dalam konteks kepemimpinan Jokowi, setidaknya secara intelektual bisa dilihat hal-hal yang relevan dengan keilmuan dalam kepemimpinan Presiden Jokowi; yang ini jelas mempertegas bahwa pemimpin tidak bisa asal-asalan, harus cermat dan memiliki landasan-landasan.

Pancasila dan UUD 1945 (ideologis dan konstitusi), serta landasan operasional dan tentu berbagai atribut lain yang dibutuhkan seperti sensitivitas terhadap persoalan rakyat.

"Ditegaskan dalam buku Menuju Cahaya ini pandangan sangat prinsip dari Bapak Jokowi bahwa keadilan itu ialah sensitif terhadap persoalan rakyat.  Dan itu sangat tepat dan relevan dengan prinsip-prinsip apa gunanya pemerintah untuk rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Siti memaparkan, secara teori bahwa demokrasi membangun saluran untuk bersuara atau voice serta menghasilkan pilihan-pilihan yang baik supaya adil untuk rakyat atau choice. Itulah yang dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi.

Memberi ruang untuk bersuara, bertatap muka, mendengarkan hadir di tengah rakyat, memimpin ditengah rakyat, merasakan kesulitan rakyat. That is the voice concept.

"Tidak hanya berhenti di situ  setibanya di kantor di meja kerja bersama, dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, dibahas secara mendetail dengan situasi lapangan yang ada, maka pilihan-pilihan apa yag bisa diberikan dan harus diselesaikan untuk menjawab permasalahan rakyat yang dijumpai.

Dan adalah tugas jajaran eksekutif untuk membangun artikulasi kepentingan tersebut dan menyiapkan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipisahkan," ujar Siti.

Dalam kaitan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesungguhnya gaya kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan LHK.

Karena yang dijaga oleh KLHK ialah berkiatan dengan hal-hal Kedaulatan Negara dan Produktivitas Bangsa, Kebijakan Alokasi/Distribusi, Perizinan; Supervisi dan Pembinaan, Pengawasan, dan  Penegakan Hukum.

"Hal ini berkaitan dengan posisi bahwa hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati.

Lalu, hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim dan hutan merupakan pendukung pembangunan penyedia ruang/lahan," ujar Siti.

Sementara itu, Ketua KamIPB Titik Wijayanti menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu upaya untuk terus menggelorakan dukungan bagi Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dengan diskusi tersebut, publik semakin paham tentang figur Jokowi yang tetap konsisten untuk terus membangun Indonesia.

"Sosok Jokowi semakin dipahami sehingga publik tidak tertipu dengan hoaks yang menyebarkan kebencian," ujarnya.

Sebelumnya, KamiIPB bergabung dengan ribuan alumni perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta dalam deklarasi mendukung Jokowi-Amin di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/1) lalu. Ratusan alumni IPB tersebut berbaur bersama ribuan alumni dari Universitas Indonesia (UI), dan berbagai perguruan tinggi negeri lainnya. (RO/OL-1)