Panen Udang Untung Rp300 Juta Per Hektare

KETIKA meninjau panen raya udang di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak warga yang mendapat akses mengelola perhutanan sosial bekerja keras agar semakin berdaya.

"Panen pertama gagal. Panen kedua hanya 2 ton, tetapi sekarang sudah bisa panen 5 ton. Semua itu perlu proses, perlu kerja keras. Mereka (petani) sehari 24 jam nungguin tambak," kata Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Panen udang jenis vaname itu dilakukan kelompok tani Mina Bakti yang mendapat akses perhutanan sosial seluas 80,9 hektare untuk 38 kepala keluarga.

Pemerintah memberikan  tambak dengan skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) kepada warga pada 2017. Selama dua tahun kelompok tani tersebut difasilitasi permodalan dan bibit udang. Namun, mereka juga diharuskan menanam mangrove.

"Tambak ini setiap 1 hektare Rp180 juta cost-nya. Lalu dihitung, kalau panen, dapat Rp320 juta. Ada keuntungan gede banget. Proses seperti ini saya suka. Ada risiko besar, juga ada keuntungan yang besar," ujar Kepala Negara.

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, lokasi IPHPS Muara Gembong dikembangkan sebagai lokasi silvofishery dengan model tambak dan konservasi mangrove.
"Luas lahan 60% untuk tambak budi daya perikanan dan 40% konservasi mangrove," ungkap Menteri LHK.

Sampai saat ini pemberian akses kelola hutan melalui program perhutanan sosial telah mencapai 2,5 juta hektare. Itu meliputi 592.438 kepala keluarga atau sekitar 2,4 juta jiwa di dalam dan sekitar hutan.

"Benang merahnya agar sumber daya alam dapat diakses masyarakat, tetapi mereka juga difasilitasi modal berusaha dan keterampilan dari pemerintah," lanjut Menteri Siti.

Ekonomi keluarga
Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong dan memotivasi para nasabah yang tergabung dalam kelompok Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Muara Gembong agar menjalankan usaha dengan jujur, disiplin, dan kerja keras.

"Tujuan utama program ini bagaimana kami mendorong pemberdayaan ibu-ibu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," kata Rini.

Menteri Rini berjanji akan mendorong nasabah Mekaar agar bisa naik kelas, dari semula mendapat modal usaha ultramikro menjadi penerima bantuan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).

Hingga kini jumlah nasabah Mekaar lebih dari 4,1 juta. Khusus di Kabupaten Bekasi, nasabah Mekaar berjumlah 39.148 orang yang ditunjang dengan 15 kantor cabang. Adapun di Kecamatan Muara Gembong, jumlah nasabahnya mencapai 616 orang.

Dalam rangka kunjungan kerja ke Muara Gembong, Presiden Joko Widodo menyempatkan waktu berdialog dengan ibu-ibu yang menjadi nasabah program Mekaar besutan BUMN PT Permodalan nasional Madani (PNM). Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah petinggi BUMN lainnya. (Ant/X-3)