Beri Akses Perhutanan Sosial, Presiden Minta Warga Kerja Keras

PRESIDEN Joko Widodo meninjau panen raya udang di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Rabu (30/1). Panen raya dilakukan kelompok tani Mina Bakti yang mendapatkan akses perhutanan sosial kepada 38 kepala keluarga dengan luas 80,9 hektare.

Jokowi yang turut menjala udang jenis vaname itu berpesan agar masyarakat yang diberi akses kelola oleh pemerintah bisa berdaya dan bekerja keras.

"Ini pertama kali panen gagal. Yang kedua hanya dua ton. Tapi sekarang sudah normal panen lima ton. Artinya semuanya perlu proses, perlu kerja keras. Mereka (petani) sehari nungguin 24 jam tambak ini," kata Jokowi.

Turut mendampingi Presiden, antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, dan Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Izin Perhutanan Sosial Bisa Dievaluasi

Tambak di lahan perhutanan sosial dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) tersebut diberikan pemerintah pada 2017. Selama sekitar dua tahun, kelompok tani difasilitasi permodalan dan bibit udang. Mereka juga diwajibkan melakukan kegiatan pelestarian berupa penanaman mangrove.

Presiden menegaskan program perhutanan sosial kini sudah banyak menuai hasilnya bagi masyarakat, seperti yang dilakukan kelompok tani di Muara Gembong.

"Tambak ini satu hektare Rp180 juta costnya. Lalu dihitung kalo panen dapat Rp320 juta. Ada margin keuntungan itu gede banget. Proses seperti ini saya suka, ada risiko besar juga ada keuntungan besar," ujarnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan lokasi IPHPS Muara Gembong dikembangkan sebagai lokasi silvofishery dengan model tambak dan konservasi mangrove. Tambak dikembangkan menggunakan design silvofishery dengan pola komplangan, yakni luas lahan 60% untuk tambak budi daya perikanan dan 40% konservasi mangrove.

Panen Raya Udang Vaname dilaksanakan kelompok tani Mina Bakti berdasarkan SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 berjumlah 38 KK dengan luas 80,9 ha. Akses kelola Pehutanan Sosial memberikan ruang kelola kepada 1 orang petani tambak kurang lebih 2 hektare.

Optimalisasi pemanfaatan lahan tambak dilakukan dengan cara membuat 2 kolam untuk budi daya, masing-masing seluas 4.000 meter persegi, 1 kolam mangrove 6.000 meter persegi, sedangkan sisa lahan digunakan untuk jalan, tanggul, dan infrastruktur pendukung seperti saung dan rumah genset.

"Yang terpenting adalah proses pembelajaran masyarakat menjadi produktif. Benang merahnya agar sumber daya alam bisa diakses masyarakat tapi juga dibutuhkan fasilitasi, modal berusaha serta keterampilan yang diberikan pemerintah," kata Menteri Siti.(OL-5)