BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir Pesisir

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Pusat Meteorologi Maritim berupaya untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir pesisir yang dikenal dengan Coastal Inundation Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I).

Untuk itu, BMKG dan World Meteorological Organization (WMO) melaksanakan kegiatan CIFDP-I Final Meeting Workshop yang diselenggarakan di Hotel Nusa Dua Beach and Spa, Denpasar, Bali pada 28-30 Januari 2019.

Kepala Bagian Humas BMKG, Akhmad Taufan Maulana, mengungkapkan, CIFDP-I sudah ada sejak 2013 atas asistensi dari WMO yang diimplementasikan di Jakarta dan Semarang sebagai proyek percontohan (pilot project), dengan pertimbangan kedua area tersebut memiliki dampak yang begitu besar akibat adanya banjir pesisir ini.

"Kami telah melakukan beberapa tahapan, Workshop CIFDP-I juga sudah dilaksanakan pada 2017 dengan mengundang beberapa tim ahli dari WMO dan telah disepakati adanya perjanjian kerja sama atau yang disebut dengan Devinitive National Agreement (DNA) yang ditandatangani pada 29 Maret 2017," ujar Taufan dalam keterangannya, Selasa (29/1).

Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Prakiraan Dan Peringatan Dini  Banjir Pesisir (Coastal Inundation) melibatkan 5 kementerian/lembaga, yaitu Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial, dan Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Baca juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Pasang Laut

"Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan ini demi tercapainya tujuan pembangunan sistem peringatan dini banjir pesisir yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya sangat diharapkan keterlibatan BPBD DKI Jakarta dan BPBD Kotamadya Semarang dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini banjir pesisir ke masyarakat terdampak sebagai pilot project dalam kegiatan ini," tambah Taufan.

Ia juga menjelaskan ada 3 tujuan penting dalam workshop tersebut, yaitu untuk mempersiapkan implementasi sistem peringatan dini banjir pesisir khususnya untuk wilayah Jakarta dan Semarang untuk mengurangi dampak dan risiko yang diakibatkan oleh banjir pesisir, kedua untuk memperkuat kerja sama antara 5 K/L, dan ketiga melakukan diskusi untuk meneruskan pengembangan sistem informasi peringatan dini banjir pesisir untuk wilayah lainnya di Indonesia.

"Sistem ini akan segera beroperasional dan dapat dirasakan masyarakat pada 2019, BMKG sebagai instansi yang memiliki peran dalam memberikan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan iklim bertugas untuk menyediakan informasi dan peringatan dini terhadap bahaya/ancaman termasuk untuk masyarakat di daerah pesisir," tandasnya.

Pada kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo, perwakilan dari WMO, Sarah Grimes, perwakilan dari Project Steering Group (PSG), Paul Davies. Serta dihadiri beberapa anggota PSG, yakni Kevin Houshbrugh, Linda Andersen Berry, dan Greame Smart, anggota Delatares (Deepak Vatvani dan Arneejan Van L), Kepala Pusat Meteorologi Maritim beserta jajarannya, Kepala Balai Besar MKG Wil 3 Denpasar Bali, Kepala UPT Wilayah Bali, KKP, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Semarang, PUSAIR Jakarta, PUSAIR Bandung, Kemenkomar, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok dan Stasiun Meteorologi Maritim Semarang. (RO/OL-1)