Kemenkes Minta Pemda Berperan Aktif Cegah DBD

KEMENTERIAN Kesehatan meminta semua kepala daerah untuk aktif melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit demam berdarah (DBD). Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah DBD tidak kunjung tuntas.

Pemerintah daerah berperan penting memberikan edukasi kepada masyarakat, sering terbentur pada sosialisasi yang tidak optimal karena minimnya anggaran.

"Kami sudah meminta pemerintah daerah untuk mengaktifkan semua stakeholder untuk mensosialisasikan perubahan perilaku masyarakatnya mencegah DBD. Untuk sekarang Gubernur, Bupati harus mencarikan anggarannya untuk menahan penyebarannya. Karena biasanya mereka tidak ada anggaran ini," ujarnya, Sabtu (26/1).

Upaya pemerintah pusat mencegah DBD dengan memutus siklus nyamuk merupakan target bebas jentik yang baru mencapai 60% dari 95% target yang harus dicapai.

"Mengubah perilaku memang tidak mudah. Seperi yang terjadi di Manggarai Barat DBD terjadi karena perilaku masyarakatnya yang mengumpulkan botol di belakang rumah dan terpapar hujan akhirnya terkena DBD," imbuhnya.

Dia menuturkan saat ini daerah dengan kasus DBD cukup besar yakni di Jawa Timur dengan jumlah kasus mencapai dua ribu kasus. Pemerintah daerah harus segera menahan penyebarannya dengan sosialisasi DBD termasuk memberikan obat pembunuh jentik jamuk.

"Trennya sekarang sudah mulai turun. Kami bersama pemerintah daerah hingga kepada Bupati untuk turun langsung serta mengawasi dan memastikan pemberantasan sarang atau siklus nyamuk dengan abetasi dan pengasapan," ungkapnya.

Selain itu lanjutnya pemda harus mensiagakan tim kesehatan mulai dari puskesmas hingga setiap rumah sakit.

"Rumah sakit harus curiga dulu saat ada pasien yang baru datang dalam keadaan demam bahwa itu DBD. Jadi tindakan yang diberikan lebih cepat," imbuhnya. (OL-4)