Pelaku Kecurangan UN Patut Disanksi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) meneken kesepakatan dengan pihak terkait untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 yang jujur. Pasalnya, kendati UN tahun ini tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, ICW menilai indikasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN cukup besar.

Hal itu disampaikan koordinator Monitoring dan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, pihak yang harus meneken kesepakatan mulai pejabat di Kemendikbud yang terkait dengan pelaksanaan UN, pemerintah daerah, kepala sekolah, hingga guru.

"Bila ditemui praktik kecurangan, mereka yang sudah bersepakat bisa diberi sanksi," sebut Febri.

Lebih jauh dia menambahkan imbauan Mendikbud Anies Baswedan agar pelaksanaan UN 2015 dititikberatkan pada jujur 100%, dan bukan lulus 100%, sepertinya sulit dipatuhi di lapangan. Pasalnya, pemberian pendidikan yang bermutu belum merata di setiap daerah. Di sisi lain, tingkat kesulitan UN tetap tinggi.

"Pemda dan sekolah tampaknya belum siap untuk jujur. Kalau nilai UN jeblok, citra daerah dan sekolah menjadi jelek," lanjut Febri.

Dia mencontohkan, pada pelaksanaan UN 2014 lalu, misalnya, modus kecurangan UN melibatkan guru yang membagikan 20 jenis soal diduga kunci jawaban kepada murid melalui telepon seluler. Saat itu sekolah sudah 'main mata' dengan pengawas ujian yang mendiamkan peserta ujian membawa telepon seluler.

UN daring
Guna mengantisipasi kecurangan ke depan, Mendikbud mengatakan model UN daring atau computer based test (UN -CBT) dipandang dapat mengawal nilai kejujuran dalam pelaksanaan ujian itu.

Pasalnya, model sistem tersebut dapat menekan kebocoran soal menjelang dan ketika ujian berlangsung.

"Pada UN CBT, setiap komputer yang dipegang siswa disusun dalam sistem dengan soal-soal berbeda. Mustahil untuk dilakukan pembocoran," kata Mendikbud saat sidak persiapan UN CBT di SMAN 1 Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4) pagi.

Mendikbud menambahkan UN daring merupakan rute masa depan. Setiap waktu, harus semakin banyak sekolah yang melakukan ujian dengan menggunakan komputer.

Percobaan UN CBT tahun ini digelar bagi 585 sekolah, untuk SMA/SMK sederajat dan SMP. SMA dan SMK memulai UN CBT serentak dengan UN paper based test (PBT) pada 13 April, sedangkan SMP pada 4 Mei.

UN CBT dilaksanakan di 26 provinsi yang terdiri atas 140 kabupaten/kota dengan 42 SMP, 138 SMA, dan 405 SMK.

Seorang kepala sekolah di Jakarta Selatan yang meminta namanya tidak ditulis bahkan sudah merasa yakin potensi kebocoran UN pada tahun ini bakal terjadi. Pasalnya, pada uji coba UN (tryout) yang digelar Dinas Pendidikan Jakarta Selatan pada 29-31 Maret lalu, banyak siswa mendapat nilai sempurna. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Furqon menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan guna menyelidiki dan menginvestigasi dugaan kebocoran kunci jawaban. (Try/H-4)

oebay@mediaindonesia.com