Perubahan Iklim Integral dalam Mitigasi

PERUBAHAN iklim harus menjadi bagian dari mitigasi bencana. Tanpa sinergitas itu, potensi kerugian dan kerusakan oleh bencana akibat perubahan iklim akan semakin besar.

Menurut Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sri Tantri Arundhati, perubahan iklim terkait erat dengan meningkatnya bencana hidrometrologi, seperti banjir, angin puting beliung, dan kekeringan. Karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Mitigasi bencana meliputi kapasitas dan transfer teknologi, sistem peringatan dini, kesiapan emergensi, dan resiliensi komunitas," katanya dalam diskusi bertema Dari Polandia ke Chile resiliensi dan perubahan iklim di kantor KLHK, Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat ini masih ada tantangan dalam konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Di antaranya, penyelarasan tata aturan perundangan, kurangnya pendanaan mitigasi, dan transfer teknologi serta pengetahuan.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati mengatakan 90% bencana di Indonesia ialah bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan saja tidak cukup.

Mitigasi, imbuhnya, harus dilakukan untuk mengurangi kerugian atau dampak akibat bencana. Terkait hal itu, resiliensi dalam membangun kesiapan masyarakat sangat diperlukan guna mengukur sejauh mana mereka sensitif terhadap risiko bencana yang dapat terjadi di sekitarnya.

"Resiliensi harus terus-menerus dilakukan di tingkat lokal dan nasional. Semua sektor bisa masuk dengan mengelola risiko bencana secara bersama-sama," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) Indonesia Network Mahawan Karuniasa menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dan aktor-aktor politik dalam memasukkan isu perubahan iklim dalam mitigasi kebencanaan.