Daerah Kaji Aturan Sistem Zonasi PPDB

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan peraturan penerimaan siswa baru melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Berbagai daerah melakukan persiapan untuk menjalankan peraturan yang mencakup sistem zonasi tersebut.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, misalnya, melakukan kajian agar pelaksanaan regulasi itu juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashori, menjelaskan, salah satu kajian yang menjadi pokok pembahasan, khususnya untuk jenjang SMP ialah mengantisipasi munculnya blank spot yang banyak dikeluhkan masyarakat pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun lalu yang juga menggunakan sistem zonasi.

Blank spot ialah ketiadaan sekolah negeri di suatu wilayah yang membuat anak-anak di wilayah itu kesulitan dalam mendaftar ke sekolah negeri.

Selain itu, lanjut Budi, faktor lain yang juga akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan zonasi PPDB 2019 ialah luas wilayah Kota Yogyakarta dan tidak meratanya persebaran SMP di wilayah tersebut. Jumlah SMP negeri di Yogyakarta bagian utara lebih banyak bila dibanding dengan bagian selatan.

Pada PPDB 2018, zonasi ditetapkan berdasarkan jarak RW tempat tinggal siswa ke sekolah yang dituju. Namun, Budi mengatakan belum dapat memberikan keterangan apa pun terkait dengan penentuan zonasi yang akan diberlakukan.

Sementara itu, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo meminta agar tidak ada akal-akalan mengenai penerapan sistem zonasi setelah penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai salah satu syarat dalam PPDB 2019.

"Saya wanti-wanti betul kepada pihak sekolah dan masyarakat, tolong awasi betul persoalan zonasi ini. Sekarang sudah terjadi, banyak orangtua siswa yang pindah kartu keluarga (KK) untuk mengejar agar anaknya dapat sekolah di sekolahan favorit," katanya di Semarang, kemarin.

Menurut dia, masih banyak orangtua siswa yang mengejar sekolah-sekolah favorit untuk anak mereka. Dikhawatirkan, sistem zonasi tetap dicurangi.