Menag RI Lobi Arab Saudi Soal Rekam Biometrik

MENTERI Agama  Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali kebijakan perekaman biometrik. kebijakan itu menjadi persyaratan bagi calon jamaah haji dan umroh.

Pihak Indonesia, terang Lukman meminta agar kebijakan baru tersebut tidak diterapkan karena membebani para calon jamaah. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya  syarat penerbitan visa dari pemerintah Arab Saudi tidak  mensyaratkan data pribadi seperti retina mata dan rekam 10 sidik jari.

"Sekarang penerbitan visa jamaah umroh dan haji harus melakukan proses itu dan perekaman biometrik hanya ada di kota besar saja," ujar Menag dalam rapat dengar bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (8/1).

Karena kebijakan itu, imbuh Menag, hampir semua perusahaan penyelenggara umrah menyatakan keberatannya. Keluhan itu, telah ia sampaikan pada pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji negara pimpinan Raja Salaman bin ABdulazia itu.

Baca juga : Terlalu Banyak Kewanangan, DPR Minta Ditjen Pendidikan Islam Dimekarkan

"Kami bersurat agar tidak diberlakukan kebijakan baru itu mengingat kondisi geografis Indonesia sangat menyulitkan. Beliau berjanji mempertimbangkannya," ucap Menag.

Terkait biaya, biometrik tidak hanya diberlakukan pada jamaah umroh tapi juga penerbitan visa bagi jamaah haji. Menag ingin agar biaya tidak langsung untuk biometrik tidak terlalu membebani para jamaah.

Seperti diberitakan sebelumnya, data biometrik ditetapkan menjadi syarat yang harus dilampirkan ke Facilitation Services (VFS) Thaseel, perusahaan penyelenggara pembuatan visa di bawah Kedutaan Besar Arab Saudi. Kebijakan itu resmi diberlakukan pada 17 Desember 2018 lalu.

VFS Thaseel mengharuskan jamaah haji dan umroh dari setiap negara yang ingin mengurus visa, melakukan proses rekam biometrik sendiri sebagai persyaratan membuat visa. Sebelumnya rekam biometrik dilakukan di Jeddah, Arab Saudi saat para jemaah mendarat sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

Di Indonesia, para jamaah mengeluhkan karena tidak semua kota mempunyai server perekaman biometrik. Perekaman hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang disediakan oleh VFS Thaseel di kota-kota tertentu. (OL-8)