Pemerintah Saudi Diminta tidak Asal-asalan Terapkan Visa Biometrik di Indonesia

RENCANA Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang akan menghentikan umrah pada 20 Januari mendatang mesti dihargai demi kebaikan jemaah agar melaksanakan umrah dengan tenang. Untuk itu diusulkan penundaan visa biometrik sembari dilakukan persiapan matang dalam penerapannya di berbagai daerah di tanah air..

“Saya sangat mendukung langkah PATUHI dan upaya lain dalam menekan pemerintah Arab Saudi ini agar mereka melakukan sosialisasi kebijakan baru yang sebaik mungkin sehingga tidak asal-asalan yang merugikan umat Islam Indonesia yang hendak beribadah ke tanah suci,“ papar pemerhati umrah dan haji Dadi Darmadi menjawab Media Indonesia, di Jakarta, Jumat (4/1).

Baca juga: Pemerintah RI Telah Meminta Arab Saudi Tunda Visa Biometrik

Dadi yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengutarakan pihak VFS Tasheel yang melakukan tugas di kota besar tidak mampu melayani dengan baik para calon jemaah umrah yang tersebar di pelosok. Hemat dia, sebenarnya upaya ini baik saja untuk penataan ibadah umrah atau haji namun kurang sosialisasi dan penyiapan SDM.

“Jadi jika ditunda sekitar 1-2 tahun mendatang hingga mereka siap maka perbaikan ini bisa berjalan dua arah yakni bagi Arab Saudi sendiri dan bagi negara yang mengiriimkan jemaah,” cetusnya seraya menyarankan agar pelaksanaan biometric untuk sementara dapat dilaksanakan di bandara atau embarkasi yang lebih memudahkan jemaah Indonesia.

Dadi menambahkan, upaya menyerukan penundaan biometrik ini mesti dilakukan berlapis tidak hanya dimunculkan oleh PATUHI juga pemerintah melalui Kemenag dan Kemenlu RI serta kalangan DPR. Dia mengungkapkan, pelaksanaan biometrik ini oleh pemerintah Saudi juga diterapkan ke negara Pakistan dan Nigeria yang juga merupakan negara peserta umrah terbesar selain Indonesia.

Penerapan biometrik di Pakistan pernah mengalami penolakan dari pemerintah Pakistan bersama DPR-nya karena perusahaan pelaksana biometrik menggunkan pihak swasta asing.

“Diantarnya perusahaan dari India yang kita ketahui hubungan kedua negara sedang kurang harmonis,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, PATUHI bersikukuh menolah rekam biometrik oleh Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel di daerah sebagai syarat cjemaah umrah mendapatkan visa. Pasalnya,kebijakan yang diterapkan ini menimbulkan kegaduhan dan penderitaan umat Islam Indonesia yang hendak beribadah umrah ke tanah suci.

Karena itu, Patuhi yang merupakan gabungan empat travel besar di tanah air yakni, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo) berencana memboikot umrah ke Arab Saudi, 20 Januari mendatang. (OL-6)