PATUHI akan Hentikan Layanan Umrah

GABUNGAN asosiasi biro perjalanan haji dan umrah menolak syarat rekam biometrik oleh Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel di Tanah Air untuk mendapatkan visa bagi jemaah umrah. Kebijakan tersebut dinilai mempersulit calon jemaah, terutama mereka yang berada di daerah.

Kantor layanan VFS Tasheel yang dioperasikan perusahaan swasta itu di Indonesia hanya ada 34 cabang dan berlokasi di kota besar. Gabungan asosiasi biro perjalanan haji dan umrah yang menolak kebijakan tersebut ialah Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI).

Bahkan, PATUHI berencana menghentikan layanan perjalanan ibadah umrah mulai 20 Januari mendatang. PATUHI terdiri atas Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo).

"PATUHI yang menaungi 1.006 biro perjalanan haji dan umrah di seluruh Indonesia berencana memboikot perjalanan umrah ke Arab Saudi pada 20 Januari mendatang," kata Sekjen PATUHI Muharom Ahmad di Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Pembina PATUHI Fuad Mashyur menambahkan, penghentian layanan umrah dilakukan sebagai protes atas kebijakan yang memberatkan calon jemaah umrah. "Ya, kita hentikan (layanan) umrah ini agar masyarakat kita tidak direpotkan dalam berumrah," ujar Fuad yang juga pemimpin biro perjalanan haji dan umrah Maktour.

Selama ini layanan rekam biometrik kepada jemaah umrah dilakukan saat mereka tiba di Arab Saudi. Layanan tersebut bukan dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh visa umrah, melainkan bagian dari prosedur keimigrasian Arab Saudi.

Anggota Dewan Pembina PATUHI Joko Asmoro mengungkapkan kesulitan yang dialami para calon jemaah umrah antara lain mereka yang berada di perdesaan harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai kantor VFS Tasheel. Ia mencontohkan calon jemaah umrah asal Papua harus ke kantor VFS Tasheel di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan layanan rekam biometrik.

Perjalanan tersebut memerlukan waktu dua hari dan biaya transportasi yang mahal. "Mereka merasa dipersulit dan dirugikan secara moral dan material. Selain itu, proses rekam biometrik juga memerlukan waktu lama," ujarnya.

Kesulitan lain yang dihadapi calon jemaah umrah di daerah, kata Ketua Umum AMPHURI, faktor cuaca buruk. Mereka yang harus menempuh perjalanan menggunakan kapal laut harus menantang maut untuk menempuh perjalanan antarpulau.

Kemenag persilakan

Menurut Ketua Harian PATUHI Artha anHief, rencana penghentian layanan ibadah umrah terpaksa ditempuh karena sejumlah langkah yang dilakukan untuk membatalkan kebijakan rekam biometrik menemui jalan buntu. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pertemuan dan diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama (Kemenag), dan PATUHI, bahkan kunjungan ke Kementerian Haji Arab Saudi.

Terkait dengan rencana penghentian layanan umrah oleh PATUHI, Kemenag menyatakan memahami masalah tersebut. "Silakan kalau PATUHI akan menghentikan atau moratorium layanan umrah. Kami memahami kesulitan jemaah di daerah," kata Kasubudit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitri. (H-1)