Hutan Sosial Angkat Pamor KLHK

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih 93 penghargaan di bawah kepemimpin­an Menteri Siti Nurbaya, selama empat tahun terakhir. Pamor KLHK meningkat seiring dengan keberhasilannya di sejumlah bidang, termasuk prog­ram hutan sosial.

“Kementerian ini dinilai sudah baik dan menjadi harapan rakyat banyak. Salah satunya karena adanya program hutan sosial,” ungkap Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Salah satu prestasi KLHK ialah Juara 1 Bhumandala Award karena berhasil mengoptimalkan Simpul Jaringan Geospasial, meraih Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor, serta meraih Gold Award Clearing House Mechanism dari United Nation on  Convention on Biological Diversity (UNCBD).

Menurutnya, pencapaian itu tak terlepas dari keberhasilan pengelolaan birokrasi yang semakin menumbuhkan harap­an dan kepercayaan. Siti pun mengingatkan jajaran untuk tetap bekerja dan tidak boleh terpengaruh dengan situasi di tahun politik. “Tetaplah semangat bekerja.”

Dalam Diskusi Publik Refleksi Kerja 2018 untuk Persiapan Kerja 2019 di Jakarta, Senin (31/12/2018), Siti menjabarkan, luas hutan sosial hingga 2018 telah bertambah dari 500 ribu hektare di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi 2,5 juta hektare di masa Presiden Joko Widodo. Dalam waktu empat tahun, kenaikannya mencapai lima kali lipat.

Meski begitu, Menteri Siti mengaku belum puas karena masih jauh dari target 12,7 juta hektare yang ditetapkan Presiden. “Harus lebih ditingkatkan lagi. Digenjot harus sampai pada 2,5 juta hektare per tahun,” ujar Siti.

Ia menegaskan, perhutanan sosial akan menjadi program yang terus dilanjutkan dan di­tingkatkan (diestafetkan) pada 2019. Untuk program ini, peruntukan dan pencadangan­nya sudah disiapkan sekitar 13 juta hektare.

“Saat ini, perbandingan kepemilikan swasta dan rakyat masih 95:5. Dalam waktu 5-6 tahun ke depan, kita mengharapkan tuntas sebanyak 12-13 juta hektare sehingga perbandingan pengelolaan hutan oleh swasta dan rakyat menjadi 70:30.”

Pendamping program hutan sosial Tosca Santoso meng­ungkapkan, jika diimplementasikan dengan benar, hutan sosial tidak hanya dapat meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mencegah bencana alam serta membantu pengendalian perubahan iklim.

Namun, ia menyayangkan minimnya peran aktif daerah dalam menginisiasi hutan sosial yang justru menghambat percepatan pemanfaatan hutan sosial. “Perlu ada perampingan birokrasi.”

Kikis lahan kritis

Selain hutan sosial, salah satu keberhasilan KLHK selama empat tahun terakhir ialah mengikis luasan lahan kritis. Luas lahan kritis di Indonesia terus menurun dari 27,2 juta hektare di 2014 menjadi 14,01 juta hektare pada 2018.

“Kegiatan rehabilitasi lahan perlu terus digencarkan. Itu untuk menambah daya dukung lingkungan,” kata Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK IB Putera Parthama, kemarin. (Ant/H-3)