BNPB : Dana Siap Pakai untuk Penanganan Bencana Masih Kurang

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui bahwa dana siap pakai yang tersedia untuk penanganan bencana masih kurang. Pendanaan yang tersedia saat ini sebesar Rp18,39 Trilyun, sedangkan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp34 Trilyun.

Kebutuhan itu digunakan untuk penanganan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tsunami di Sulawesi Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers terkait penanganan tsunami di Pandeglang. Lampung Selatan, dan Serang, Banten pada hari ke-6, di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, hari ini.

Ia memaparkan perkiraan untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah sebesar Rp22 Trilyun dan bencana di NTB sebesar Rp12 Triliyun. Sehingga ada gap pendanaan sebesar Rp15 Trilyun dari yang tersedia dengan kebutuhan anggaran.

“Karena itu perlu arahan terkait pemanfaatan pinjaman dana dari luar negeri,” tutur Sutopo.

Dana pinjaman dari luar negeri itu antara lain tawaran hibah dari Tiongkok, Serlandia Baru, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain- lain sebesar Rp17,5 Trilyun. Sutopo menjelaskan, setiap tahun ada dua pos anggaran untuk penanggulangan bencana di BNPB yaitu anggaran sisa atau DIPA dan dana cadangan penanggulangan bencana atau Dana Siap Pakai/DSP pada 2018 sebesar Rp7,19 trilyun terdiri dari DIPA Rp748,5 milyar dan dana siap pakai Rp6,443 Trilyun.

“Kementerian keuangan terus meningkatkan DSP setiap tahunnya,” kata Sutopo.

Sebelumnya pada 2017 DSP rata-rata yang dianggarakan Rp4 triliun, kemudian meningkat Rp5 trilyun, kemudian pada tahun ini mencapai Rp6,443 trilyun. DSP pada 2018, kata Sutopo, digunakan untuk penanganan darurat gempabumi NTB, gempabumi & tsunami di Sulteng, kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi, erupsi Gunung Sinabung dan erupsi Gunung Agung. (OL-4)