Ini Langkah Khusus BNPP Percepat Pembangunan

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) melakukan pendekatan khusus dalam hal percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satu hal yang dilakukan, ialah mengikutsertakan para personil TNI sebagai guru sementara di kawasan perbatasan.

Sekjen BNPP Widodo Sigit Pudjianto menuturkan hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam hal memfasilitasi masyarakat perbatasan sampai nantinya jumlah guru yang ditempatkan di perbatasan terpenuhi. Dalam hal ini, pihaknya juga telah melakukan upaya kerja sama dengan perguruan tinggi setempat agar nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah perbatasan.

"Perlakuan khusus untuk percepatan ini, misalnya untuk SD di wilayah kota itu biasanya satu kelas ada 30 orang, diperbatasan cukup 10. Untuk gurunya jika belum terenuhi sementara dipenuhi oleh TNI," ujarnya saat menyampaikan paparan kinerja BPPN di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12).

Baca juga: Pencegahan Bencana Tak Bisa Andalkan Dana Siap Pakai

Dalam aspek ekomomi, telah ada10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di kawasan Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna, dan Saumlaki. Selain itu, telah dilakukan pendampingan terkait potensi ekonomi lokal di setiap daerah perbatasan. Dirinya mencontohlan, pendampingan tersebut nantinya akan membuat para petani dapat meningkatkan produksi panen mereka dari yang awalnya 1 hektar lahan menghasilkan 1 ton menjadi 10 ton.

Ia mencontohkan, lahan cetak sawah di Provinsi Kalbar diantaranya tersebar di PKSN Paloh (200 Ha), PKSN Entikong (200 Ha), Jagoi Babang (50 Ha), Sekayam (190 Ha), Ketungau Hulu (200 Ha), Ketungau Tengah (100 Ha), Embaloh Hulu (100 Ha), Putussibau Selatan (300 Ha), dan Putussibau Utara (359 Ha). Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 Ha di Provinsi Kalbar, telah menghasilkan produksi sebanyak 2.343 ton untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

Untuk provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke telah dikembangkan seluas 2.115 Ha lahan cetak sawah dan menghasilkan produksi sebanyak 6.345 ton. Lokasi lahan cetak sawah terdapat di Sota. Lokasi lainnya terdapat di PKSN Jayapura dengan lahan cetak sawah seluas 150 Ha.

Dalam hal distribusi, nantinya hasil panen tersebut akan dibantu oleh pemerintah daerah setempat dalam hal penetuan harga eceran terendah. Sehingga, jika nantinya harga panen dipasaran lebih kecil dari harga eceran, maka bisa dijual ke pemda setempat.

"Pemda nanti akan membantu pada saat panen raya hasil pertanian agar tidak anjlok makanya di Pemda mengeluarkan harga eceran terendah, artinya petani kalau dibeli dibawah harga eceran maka dibeli Pemda," ungkapnya.

Sementara dalam hal pembagunan infrastruktur, pihaknya mencatat sudah membangun jalan di perbatasan mencapai 2.780,63 km dari total 3.183,83 km selama empat tahun terakhir. Pembangunan jalan tersebut terbagi di beberapa wilayah yaitu Kalimantan, NTT, dan Papua.

Untuk pembangunan infrastruktur pendidikan hingga pertengahan tahun 2018 telah dibangun sekolah dasar sebanyak 2.424 unit di lokasi prioritas.

Lanjutnya, terkait infrastruktur kesehatan, pemerintah telah melakukan pembangunan puskesmas di 185 lokasi prioritas. Dari 185 lokasi tersebut, hanya ada dua kecamatan yang belum memiliki puskesmas dikarenakan adanya faktor geografis dan kependudukan.

"Dua wilayah tersebut yaitu Kecamatan Ayau di Papua Barat dan Wetar Barat di Maluku Tenggara Barat karena alasan kondisi geografis dan kependudukan," ungkapnya. (OL-6)