MUI Sesalkan Presekusi Uighur

LAPORAN Amnesty Internasional menyebutkan, sekitar satu juta penduduk Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok disebutkan mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke sebuah tempat bernama 'sekolah'.

Majelis Ulama lndonesia (MUI) menyesalkan adanya informasi presekusi tersebut dan meminta pemerintah Indonesia mendesak Tiongkok untuk membuka seluruh akses informasi.

"Pihak Kedutaan Tiongkok tidak mengklarifikasi secara jelas kepada Kementerian Luar Negeri RI mengenai informasi kekerasan terhadap muslim Uighur. Karena tidak ada yang menyampaikan kondisi riil di sana, memicu kepedulian umat muslim Indonesia terhadap umat Islam di bagian dunia lain," sebut Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat Abdullah Jaidi, saat konferensi pers Tausiyah Akhir Tahun 2018 di Kantor MUI, Jakarta, kemarin.

MUI menegaskan, kesewenang-wenangan Tiongkok terhadap muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang itu melanggar hak asasi manusia. Dalam International Connvenant on Social and Political Rights ditegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar bagi segenap manusia.

"Uighur memiliki kebebasan yang harus dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya," pungkasnya.

Tidak hanya MUI, desakan agar Tiongkok terbuka tentang kondisi terkini muslim Uighur juga dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin.

"Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia," ujar Menag.

Menurutnya, akan jauh lebih baik bila pihak otoritas pemerintah Tiongkok langsung yang menjelaskan ke masyarakat dunia agar tak menimbulkan dugaan-dugaan yang tak berdasar.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah Indonesia akan menyatakan sikapnya setelah mendapat laporan dari Dubes Tiongkok di Jakarta Xiao Qian dan Dubes RI di Beijing Djauhari Oratmangun.

"Menlu sudah memanggil Dubes Tiongkok untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah, kemudian telah memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, untuk melaporkan segera," kata Wapres, Kamis (20/12) malam.

Indonesia, sambungnya, menolak dengan tegas terhadap tindak pelanggaran HAM, namun tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok sendiri telah menolak tudingan persekusi itu. "Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari Tiongkok. Itu yang kami atasi," kata Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya Gu Jingqi, di Surabaya, pekan lalu.

Mayoritas penduduk Uighur yang tersebar dalam 10 suku di Xinjiang menganut agama Islam. Terdapat 24 ribu masjid di sana. Jumlah itu 70% dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok.

Aksi solidaritas

Sejumlah elemen masyarakat di Tanah Air melakukan aksi solidaritas terhadap krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Uighur. Di Jakarta, ratusan demonstran dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Tiongkok, kemarin.

Di Sumatra Utara, sekelompok warga melakukan longmarch dari Masjid Al Mashun di Jalan Sisingamangaraja sampai ke kantor Konjen Tiongkok di bilangan Jalan Wali Kota, Medan. Sambil berjalan kaki, mereka membentangkan spanduk dan poster kecaman.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumsel Selamatkan Uighur juga menggelar aksi solidaritas di Bundaran Air Mancur Palembang, Sumatra Selatan. Aksi yang sama juga berlangsung di Bandung, Surabaya, dan Aceh. (YP/DW/BY/Ant/H-3)