RI Paling Terdampak Pemanasan Global

INDONESIA dinilai harus mengubah total pola kebijakan pembangunan agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah pemanasan global. Itu disebabkan Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi yang paling terdampak oleh akibat pemanasan global.

Hal itu diungkapkan pakar lingkungan Emil Salim dalam konferensi international Climate Finance and Policy for Paris Agreement Implementation in Asia Pacific: Leveraging Non-State Actor's Role di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan, sebagian besar masyarakat Indonesia berada di bibir pantai serta ada penduduk yang menghuni pulau-pulau kecil. Mereka dipastikan akan terdampak jika terjadi kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.

"Pantai kita banyak dihuni warga. Mereka yang paling terdampak. Jika air laut kita naik dan sungai tidak bisa mengalir ke laut, akan terjadi banjir rob dan banjir bandang," kata mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Kabinet Indonesia Bersatu itu.

Menurutnya, diperlukan perubahan pola kebijakan untuk mencegah kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat celsius pada 2030. Di antaranya mengurangi penggunaan batu bara, peningkatan transportasi massal, dan penggunaan energi terbarukan pada pembangkit listrik.

"Kitalah yang paling terdampak (pemanasan global), bukan AS, bukan Brasil. Jika kita tidak melakukan sesuatu, saya khawatir bencana itu akan terjadi dan beberapa pulau kita akan tenggelam pada 2045," ujarnya.

Sayangnya, lanjut dia, saat ini ada tren penurunan kepedulian dunia internasional terhadap pengendalian perubahan iklim. Ia membandingkan kondisi saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro 1992 dengan Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP 24, di Polandia, yang baru berlangsung.

Pada 1992 Brasil sangat mendukung pencegahan perubahan iklim, Amerika Serikat tidak menentang, dan negara-negara kaya minyak bersikap netral. Namun, pada COP 24 di Polandia, AS ingin keluar dari Kesepakatan Paris, Brasil bahkan sudah mengatakan keluar, sementara Arab Saudi telah menolak.