Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Disusun

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Dewan Pers tengah merancang dan menyusun pedoman pemberitaan ramah anak. Pedoman itu diharapkan menjadi payung hukum dan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas, khususnya kalangan jurnalis.

"Kami berharap pedoman pemberitaan ramah anak yang disusun bersama Dewan Pers dapat menjadi payung hukum dalam peliputan tentang anak di Indonesia," kata Asisten Deputi Partisipasi Media KPPPA Fatahillah pada Uji Publik Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di Gedung Dewan Pers Jakarta, kemarin.

Dalam acara yang dihadiri Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo, tokoh pers lainnya, para jurnalis, dan akademisi, Fatahillah mengatakan KPPPA menilai penyusunan pedoman tersebut merupakan langkah maju. Ia berharap pada 2019 pedoman sudah dapat disosialisasikan kepada publik khususnya kalangan jurnalis.

Tim Perumus Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang juga anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengatakan pihaknya bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kalangan jurnalis, dan publik melalui Focus Group Discussion (FGD) telah menyusun pedoman pemberitaan ramah anak yang terdiri dari 10 pedoman.

Di antara 10 poin pedoman itu, pertama wartawan Indonesia merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau pidana atas kejahatannya.

Kedua, memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadis. Ketiga, tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar Kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya, dan/atau keluarga serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatis.