Bangladesh Belajar Bantuan Sosial PKH

KEMENTERIAN Sosial menerima 18 delegasi Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan dari pemerintah Bangladesh untuk mengenal sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

Koordinator Nasional Board PKH Kementerian Sosial Emmy Widayanti menjelaskan, keluarga penerima manfaat (KPM) ditetapkan melalui data yang diperoleh dari data terpadu untuk kemudian divalidasi. Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.

Melalui PKH, pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi ibu hamil menjadi lebih baik, imunisasi bagi anak balita mulai lengkap sehingga PKH andil dalam penurunan stunting. "Penerima PKH diminta berkomitmen agar anak mereka hadir di sekolah sebanyak minimal 85%. Hal tersebut membuat PKH andil mengurangi angka putus sekolah," jelas Emmy.

Perwakilan dari Internasional Project Manager Cartlin Bannan menyatakan terkesan dengan adanya contact center khusus untuk PKH. Selain berkunjung dan belajar di Kementerian Sosial, delegasi juga akan mengunjungi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga akan studi lapangan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berdialog dengan KPM dan sumber daya PKH.